Pemprov-DPRD DKI Sepakat Ganti UPS Dengan Generator Pupuk Kandang
Selasa, 3 Maret 2015

JAKARTA, POS RONDA– Perseteruan antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI Jakarta dikabarkan telah mengalami titik terang dan kesepakatan. Hal ini terjadi setelah ada pertemuan antara Gubernur Ahok, Wakil Ketua DPRD Lulung Lunggana, beserta segelintir pejabat Pemprov dan anggota DPRD kemarin malam (2/3) di tempat yang dirahasiakan.

Staf khusus Pemprov DKI Jakarta di bidang penyediaan tenaga dan daya energi, Alaudin Jukri, mengatakan bahwa dalam pertemuan terebut telah tercapai kesepakatan antara kedua pihak untuk mengganti pengajuan pengadaan unit Uninterrupted Power Supply (UPS) yang sebelumnya kontroversial dengan generator-generator bertenaga pupuk kandang.

“Setelah berdiskusi dan bernegosiasi selama tiga jam lebih, akhirnya kedua pihak sepakat untuk mengganti unit UPS dengan generator tenaga pupuk kandang. Biayanya akan jadi jauh lebih murah dibanding sebelumnya. Pak Gubernur juga bilang, kalau sumber energinya dari pupuk kandang akan lebih mudah didapat, karena dari gedung DPRD juga bisa diproduksi banyak,” ujar Alaudin. menyampaikan pernyataan Ahok dalam temu pers pagi ini (3/3) di Balaikota DKI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa baik Pemprov maupun DPRD akan bertanggung jawab dalam penyediaan pupuk kandang bagi generator-generator itu. “Karena generator-generator tersebut ditujukan bagi kegiatan belajar-mengajar dan fasilitas bagi para guru dan siswa, maka sudah kewajiban semua pihak untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungannya. Dalam pertemuan tersebut sudah disepakati bahwa Pemprov dan DPRD sama-sama bertanggung jawab untuk menyediakan suplai pupuk kandang.”

Konflik antara Pemprov dan DPRD DKI kali ini bermula dari pengajuan anggaran RAPBD DKI, yang kemudian menimbulkan polemik dan kecurigaan terhadap adanya ‘dana siluman’, salah satunya pengajuan pengadaan UPS untuk sekolah-sekolah di Jakarta yang mencapai milyaran rupiah per unit.

Angka tersebut dinilai tidak wajar oleh Gubernur Ahok, yang menolak menyetujui karena menganggapnya sebagai akal-akalan oknum DPRD. Sementara itu, DPRD sendiri menyalahkan sistem lelang di pihak Pemprov karena meloloskan pengajuan yang dianggap tidak masuk akal tersebut.

Permasalahan berlanjut hingga tarik ulur argumen mengenai pelanggaran tata penyusunan dan pengajuan anggaran antara kedua pihak, yang berujung kepada penyetujuan penggunaan hak angket oleh DPRD untuk Gubernur Ahok.

Dengan kesepakatan ini, diharapkan konflik antara kedua lembaga dapat ditekan untuk sementara. Anggota DPRD DKI Alex Simon Sitindaon juga berharap hal yang sama. Menurutnya, lebih cepat konflik anggaran diselesaikan, akan lebih baik bagi kinerja Pemprov dan dinas-dinas yang membutuhkan di tingkat akar rumput dan garis depan. Ia juga sepakat bahwa Pemprov dan DPRD bersama-sama menyediakan pupuk kandang sebagai bentuk dari kerjasama yang harmonis.

“Saya setuju sekali. Dari kita pasti akan sediakan. Kalau dari Pemprov, Gubernur tinggal buka mulut saja, pasti langsung pupuk kandang tersedia. Kita ini ‘kan harus memberikan contoh bentuk kerjasama yang harmonis kepada masyarakat. Gubernur dapat apa yang dia mau, kita dapat apa yang kita mau. Dia untung, kita untung. Win-win solution, lah!” ujar Alex dengan senyuman lebar saat diwawancarai POS RONDA di gedung DPRD DKI Jakarta siang ini (3/3).

Lalu bagaimana dengan proses lelang UPS yang sudah disetujui? Alex dengan santai menjawab bahwa hal tersebut akan dapat dimodifikasi dengan mudah, apalagi sudah ada kesepakatan antara Gubernur dan DPRD.

Selain itu, ia juga meminta agar masyarakat tidak terlalu serius menanggapi perseteruan antara Gubernur Ahok dan DPRD sebelumnya. Baginya, hubungan Ahok dan DPRD adalah rekan sparring partner.

“Itu nanti tinggal dibatalkan, atau diubah saja. Kita sama-sama sudah sepakat, toh yang bikin aturan ya kita-kita juga. Karena itu tinggal diganti saja aturannya, gampang ‘kan? Begini ya, baik gubernur maupun kita (DPRD) itu sama-sama petarung, jadi kalau adem-adem saja nggak bakalan seru. Kita pasti selalu butuh sparring partner, jadi hubungan kita dengan gubernur itu saling menguntungkan: Berantem tonjok-tonjokkan, itung-itungan kompromi, kemudian damai sementara sampai berantem lagi.” papar Alex mengakhiri wawancara.

Belum diketahui berapa jumlah anggaran yang akan dihemat sebagai hasil dari kesepakatan ini. Kemungkinan kedua pihak masih harus bernegosiasi lebih lanjut mengenai besar anggaran yang pasti. (SMG)

Sumber:
http://posronda.net/2015/03/03/pempr...pupuk-kandang/

Disclaimer:
http://posronda.net/disclaimer

====

Yang namanya konflik pastinya harus berakhir, apalagi kalau yang bertengkar adalah sesama lembaga pemerintahan. Kalau berkelanjutan, nanti rakyatnya malah rame-rame curhat bilang 'di situ kadang saya merasa sedih'. Nah, sebaik-baiknya solusi, katanya adalah kompromi. Kalau begini kan sama-sama untung, win-win solution.

Dan yang terbaik adalah, kedua pihak mengakui bahwa masing-masing mereka adalah produsen pupuk kandang. Mantab, gan...! Itu baru namanya pejantan tangguh...!!!