Ahok: Saya Minta Maaf Sudah Pertontonkan Tontonan Politik Lucu
Selasa, 3 Maret 2015 | 10:24 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Gubernur


DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menyampaikan sambutannya, di Rutan Pondok Bambu, Jakarta, Sabtu (28/2/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta maaf kepada warga karena mempertontonkan perdebatan politik yang tak kunjung reda dengan DPRD DKI Jakarta.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, perdebatan itu harus dia lakukan demi menyelamatkan anggaran sebesar Rp 12,1 triliun yang diselipkan dalam APBD DKI.

"Saya pikir kami minta maaf kepada warga Jakarta atas tontonan politik yang lucu seperti ini. Tetapi mau enggak mau, semua ini kami tempuh karena banyak SKPD (satuan kerja perangkat daerah) jadi korban,"kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (3/3/2015).

Ia menjelaskan, rendahnya serapan anggaran DKI di tahun 2014 disebabkan karena pihaknya banyak memangkas anggaran "siluman". Karena Pemprov DKI belum menerapkan sistem e-budgeting pada APBD tahun anggaran 2014, banyak anggaran "siluman" yang terselip di dalamnya.

Namun, Pemprov DKI memutuskan tidak merealisasikan program "siluman" tersebut. Serapan anggaran tahun 2014 sebesar Rp 43 triliun dari total APBD Perubahan 2014 Rp 72,9 triliun. Pada tahun 2015, Basuki memaksa seluruh perangkat SKPD DKI menggunakan e-budgeting dalam menyusun anggaran.

"Supaya pimpinan DPRD kalau menemukan anggaran 'siluman' tidak menuduhnya ke kami. Makanya saya kunci anggaran di e-budgeting, kemudian mereka mengajukan hak angket. Parpol yang mendukung hak angket sebetulnya mendukung APBD versi DPRD dalam hal ini," kata Basuki.

Setelah DPRD mengajukan hak angket, Basuki pun memutuskan untuk memproses permasalahan ini di ranah hukum, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Basuki mengadukan temuan anggaran "siluman" tahun 2012-2014.

Ia juga mengadukan upaya penyelipan anggaran "siluman" di RAPBD 2015 senilai Rp 12,1 triliun. Namun, permasalahan tidak juga menemukan titik temu.

Setelah Basuki melaporkan anggota dewan ke KPK, panitia hak angket kembali bersikap. Mereka berencana melaporkan Basuki ke Bareskrim Polri dan KPK atas dugaan penyuapan anggota dewan senilai Rp 12,7 triliun.

Menurut Basuki, seluruh permasalahan ini tidak akan terjadi jika ia mau memasukkan anggaran "siluman" sebesar Rp 12,1 triliun ke dalam APBD DKI.

"Orang DKI menunggu uang supaya cepat bekerja, DKI kalau ada uang Rp 12,1 triliun itu bisa bangun 60 ribu unit rusun loh. Jadi masa saya mesti men-silpa-kan duit Rp 12,1 triliun? Alangkah baiknya uang itu saya pakai buat bikin rusun. Makanya bagi saya, kalau memang saya harus dipecat atau dimasukkan ke dalam penjara saya rela, daripada saya memainkan Rp 12,1 triliun," tegas Basuki.

"Mohon maaf kepada warga DKI, kami memperlihatkan tontonan politik seperti ini. Ini terpaksa kami lakukan untuk membela uang rakyat dengan risiko saya tersingkir‎," pungkas Basuki.