Jakarta -Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya progran KPR subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang diperbaiki. Perbaikan itu mencakup bantuan uang muka atau DP perumahan sebesar Rp 4 juta/rumah dan penurunan bunga KPR jadi 5%/tahun flat 15-20 tahun dari sebelumnya 7,25%.

Selain pekerja formal dengan penghasilan tetap per bulan, para pekerja non formal seperti pedagang bakso, pedagang sayur dan lainnya pun bisa ikut menikmati fasilitas ini. Namun proses peresetujuan KPR oleh bank penyalur lebih lama daripada pegawai formal yang mengajukan FLPP.‎

"‎Paling waktunya lebih lama 1-2 bulan dibanding dengan yang pegawai formal," ujar Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus‎ kepada detikFinance di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Secara umum untuk proses FLPP bagi pekerja formal, proses perstujuan pengajuan KPR Subsidi ini hanya butuh waktu kurang lebih 10 hari kerja.

Maurin mengatakan lamanya waktu para pekerjan non formal memperoleh persetujuan KPR FLPP karena untuk memastikan kemampuan pemohon KPR untuk melakukan pembayaran cicilan.

Selama ini bank akan mudah menilai kemampuan mencicil pekerja sektor formal karena pendapatan bulannya bisa dipantau tetap dari slip gaji. Para pekerja sektor non formal cenderung memiliki pendapatan yang naik turun setiap bulannya alias tidak tetap.

Dengan pertimbangan itu, maka bank pelaksana penyalur FLPP membutuhkan waktu lebih panjang sebelum memberikan kepercayaan kepada pemohon yang dalam hal ini adalah pekerja non formal untuk menerima KPR subsidi

Karena kan bank perlu prinsip kehati-hatian. Mereka tentu tidak ingin sudah salurkan, ternyata pemohon yang mengajukan itu tidak sanggup membayar cicilan. Makanya bank perlu melakukan assessment tambahan," jelas Maurin.

Penilaian kepada pemohon yang bekerja di sektor non formal adalah dengan melihat alur pemasukan dan pengeluarannya atau melihat riwayat keuangannya di perbankan bila pemohon sudah memiliki rekening di salah satu bank.

"Misalnya, tukang bakso, tukang sayur dan sebagainya itu. Itu bank melakukan penilaian dulu. Misalnya dilihat dari alur pemasukan, pendapatan dan belanja. Atau melihat tabungan si pemohon kalau dia punya tabungan," katanya.


sumber

==============================

Mau Dapat Bantuan DP KPR Rp 4 Juta? Ini Syaratnya

Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar program subsidi bunga KPR, atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang terdiri dari bantuan uang muka perumahan alias DP Rp 4 juta/rumah, dan subsidi bunga kredit pemilikan rumah (KPR) menjadi 5%/tahun flat selama 15-20 tahun.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus‎ membeberkan sejumlah syarat yang wajib dipenuhi, oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak mendapat fasilitas tersebut.

1, adalah rumah yang diajukan untuk pembiayaan adalah rumah pertama. "Artinya, si pemohon belum pernah memiliki rumah sebelumnya," ujar Maurin kepada detikFinance, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (2/3/2015).

2, adalah pekerja formal berpenghasilan maksimal Rp 4 juta/bulan untuk pengajuan kredit rumah tapak, dan maksimal Rp 7 juta/bulan untuk pengajuan kredit rumah susun.

3, pemohon belum pernah menerima bantuan atau subsidi lain dari pemerintah.

4, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melampirkan surat keterangan penghasilan dari perusahaan tempat bekerja.

5, pemohon haruslah sudah berstatus sebagai pegawai tetap. "Ini salah satu bentuk pengamanan kepada perbankan, bahwa ada jaminan pemohon bisa membayar kewajibannya mencicil KPR," ujarnya.

6, adalah rumah yang diajukan menerima FLPP haruslah ditempati sendiri. Alias tidak boleh dibiarkan kosong, disewakan atau dialihkan kepemilikannya ke pihak lain.

"Tidak boleh disewakan atau dialihkan ke pihak lain sebelum 5 tahun untuk rumah tapak, atau 20 tahun untuk rumah susun," jelasnya.
(hen/dnl)

sumber

===================================

Ini Daftar Bank Penyalur KPR Subsidi 2015

Jakarta -Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melibatkan 24 bank umum dan bank pembangunan daerah (BPD) dalam program KPR subsidi dalam skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 2015.

Dalam skema FLPP yang baru, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan mendapatkan bunga KPR 5% flat selama 15-20 tahun dan dapat bantuan uang muka dari pemerintah sebesar Rp 4 juta/MBR.

Kategori MBR adalah pekerja formal yang bergaji di bawah Rp 4 juta bagi yang akan membeli rumah, dan pekerja formal yang bergaji di bawah Rp 7 juta/bulan untuk yang akan membeli rusun, dalam skema FLPP.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan PUPR Maurin Sitorus menjelaskan ada 24 bank umum/BPD akan menjadi pelaksana penyaluran FLPP yang menjadi program Pemerintah.

"Maret ini atau April. Gong-nya setelah Menteri PUPR menandatangani aturan baru ini. Nggak akan lama lagi," kata Maurin kepada detikFinance di Kantor PUPR, Jakarta, Senin (2/3/2015).


Berikut daftar bank umum penyalur FLPP:

1. Bank Tabungan Negara (BTN)
2. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah
3. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
4. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah
5. Bank Mandiri
6. Bank Mandiri Syariah
7. Bank Negara Indonesia (BNI)
8. Bank Artha Graha
9. Bank Bukopin

Bank Pembangunan Daerah (BPD) penyalur FLPP:

10. BPD Jawa Timur
11. BPD Jawa Timur Syariah
12‎. BPD Jawa Tengah
13. BPD‎ Sumatera Utara
14. ‎BPD Sumatera Utara Syariah
15. BPD Riau dan Kepualauan Riau
16. BPD Sumatera Selatan dan Bank Belitung
17. BPD Sulawesi Tenggara
18. BPD Kalimantan Timur
19. BPD Kalimantan Selatan
20. BPD Kalimantan Tengah
21. BPD Nusa Tenggara Timur
22. BPD Nusa Tenggara Barat
23. BPD Nagari
24. BPD Papua
sumber

Yah semoga aja terealisasi

dan jangan lupa otak bisnis nya jgn dipake buat di jual/ di sewa lagi ke orang lain