BATAM (HK)– Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau Drs Nyat Kadir meresmikan Rumah Aspirasi di Tiban 1, Sekupang, Batam, Sabtu (28/2) malam. Peresmian dibukanya Rumah Aspirasi Nyat Kadir ini disejalankan dengan penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka reses anggota DPR masa persidangan II tahun 2014-2015 serta peresmian sebuah Taman Baca untuk umum.
Acara ini dihadiri sekitar 700-an warga Kepri dimulai sekitar pukul 20.00 WIB. Warga terlihat antusias yang datang dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk warga dari luar Batam. Tampak hadir Wakil Walikota Batam Muhammad Rudi SE, Anggota DPD RI Ria Saptarika, sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemko Batam, tokoh adat, masyarakat dan mahasiswa.

Rumah Aspirasi Nyat Kadir ini diresmikan mendahului Rumah Aspirasi Anggota DPR yang secara nasional masih dalam polemik.

“Rumah aspirasi ini kita biayai sendiri secara swadaya, karena anggaran rumah aspirasi dari APBN masih dalam polemik. Ada atau tidak ada dana dari APBN, kita tetap jalan,” kata Nyat Kadir.

Seperti diketahui, DPR telah mengesahkan anggaran untuk Rumah Aspirasi dalam APBNP 2015 sebesar Rp 1 triliun. Anggaran itu digunakan untuk mendirikan rumah aspirasi, honor tenaga ahli, dan tenaga administrasi. Namun sejumlah pihak hingga kini masih memperdebatkan adanya pengalokasian anggaran tersebut.

Pada sesi penyerapan aspirasi, salah satu topik yang mencuat adalah soal pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Batam Jepriden mengatakan Batam berpotensi kehilangan Rp335 miliar jika rencana penghapusan PBB diberlakukan.

“Karena ini terkait juga dengan BPHTB (biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan),” kata Jepriden. Ia meminta Nyat Kadir menyampaikan aspirasi pemerintah daerah tersebut kepada Menteri Agraria/Kepala BPN yang mencetuskan ide penghapusan PBB tersebut.

Menanggapi hal itu, Nyat Kadir mengatakan pemerintah daerah tidak perlu terlalu khawatir dengan wacana tersebut. “Itu boleh dibilang masih wacana Pak Menteri saja. Sebab, kebijakan pajak itu tidak cukup di tingkat menteri, tapi harus lewat perubahan undang-undang. Sedangkan di program legislasi nasional yang sudah disusun DPR, masalah PBB tidak termasuk,” kata Nyat Kadir.

Nyat meyakinkan, untuk periode pemerintahan lima (5) tahun ke depan, kecil kemungkinan DPR akan membahas perubahan Undang-Undang pajak karena masih banyak program legislasi yang lebih mendesak.

Aspirasi lainnya mengenai persoalan gas elpiji disampaikan oleh Kadis Perindag Kota Batam Amsakar Ahmad. Menurutnya disparitas harga gas elpiji 3 kg dengan 12 kg memicu terjadinya penyelewengan gas bersubsidi.

“Mungkin sudah waktunya pemerintah juga mengurangi subsidi gas seperti yang sudah dilakukan terhadap BBM,” gagas Amsakar.

Selain penyulingan ilegal yang dipicu oleh perbedaan harga gas 3 kg dengan 12 kg, kelangkaan gas yang sering terjadi di masyarakat, kata Amsakar, juga karena belum adanya penyesuaian kuota dari Pertamina mengikuti pertambahan jumlah penduduk.

“Dari dulu kuota gas 3 kg untuk Batam tak bertambah, tetap berkisar 710 – 780 ribu tabung. Padahal dilihat dari pertambahan penduduk, kebutuhan gas 3 kg untuk Batam saat ini paling kurang sekitar 1 juta tabung,” paparnya.

Masih banyak aspirasi lainnya yang diutarakan masyarakat dalam acara yang berlangsung hingga pukul 11.30 WIB. Termasuk masalah status lahan kampung tua, diskriminasi kebijakan anggaran pembangunan gedung sekolah antara sekolah umum dan madrasah, serta berbagai persoalan kemasyarakatan lainnya.

Nyat Kadir menyebutkan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat, dan menyalurkan ke komisi-komisi yang membidangi di DPR. “Tidak masalah walaupun tidak sesuai dengan komisi saya. Nanti saya akan titip dengan komisi yang membidanginya,” kata Anggota DPR Komisi VI itu. (ulo/r)