JAKARTA - Keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejagung, juga memantik reaksi dari kalangan internal pegawai lembaga antirasuah itu.

Rencananya, hari ini (3/3) para pegawai akan mengadakan aksi pernyataan sikap.

’’Kami akan menyatakan sikap dan penandatanganan terkait keputusan yang dibuat pimpinan tadi,’’ ujar salah seorang pegawai di bagian pengaduan masyarakat (dumas) yang tak mau disebutkan namanya, seperti dilansir Jawa Pos online (induk JPNN).

Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha menyatakan, berdasar informasi dari para pegawai, aksi itu dilakukan karena ketidaksetujuan terhadap putusan KPK.

’’Mengenai detail apa keberatan dari para pegawai, saya belum tahu. Inti yang saya dengar terkait keputusan yang ada dalam konpres tadi (kemarin) siang,’’ ujar mantan jurnalis tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan ada tiga tuntutan yang disuarakan para pegawai KPK. Pertama, mereka menolak keras putusan Plt pimpinan KPK yang melimpahkan kasus BG ke kejaksaan.

Kedua, mereka meminta Plt mengajukan upaya hukum PK atas putusan praperadilan kasus BG seperti yang dilakukan pimpinan sebelumnya (Bambang dan Samad). Terakhir, pegawai meminta pimpinan menjelaskan secara terbuka strategi pemberantasan korupsi yang saat ini dilakukan para Plt pimpinan.

Para pegawai pantas kecewa karena selama ini mereka telah pasang badan terhadap upaya pelemahan KPK, yang terjadi pasca penetapan BG sebagai tersangka. Bahkan, ketika kondisi memanas, sesaat setelah penangkapan Bambang Widjojanto, para pegawai rela bergantian tidur di gedung KPK untuk melakukan penjagaan.

Sebab, saat itu berkembang informasi akan ada penggeledahan terkait kasus Bambang. Yang dikhawatirkan para pegawai saat itu, penggeledahan hanya bagian dari upaya untuk mencari dan mengamankan berkas dan bukti terkait kasus Budi Gunawan. (gun/c17/kim)

Tanggapi Rencana Pegawai KPK Demo, Ruki Siap Mundur

AKARTA (Pos Kota) – Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menggelar aksi di gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/3) pagi. Hal ini menyusul putusan pimpinan KPK yang melimpahkan kasus bekas calon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan (BG) ke Kejaksaan Agung.

Berdasarkan informasi yang Pos Kota terima, rencananya, aksi digelar di lobi gedung KPK sekitar pukul 09:00. Aksinya, antara lain penandatanganan pada kain putih berisi pernyataan sikap pegawai terkait putusan pimpinan KPK kemarin.

Pernyataan sikap itu antara lain pertama, menolak putusan pimpinan KPK yang melimpahkan kasus BG ke kejaksaan. Kedua, meminta pimpinan KPK mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan praperadilan kasus BG.

“Lalu, ketiga, meminta pimpinan menjelaskan secara terbuka strategi pemberantasan korupsi KPK kepada pegawai KPK,” kata sumber Pos Kota di KPK, Senin (2/3) menjelang tengah malam.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki mengaku belum mendengar rencana aksi anak buahnya itu. Ia pun merasa tidak yakin akan digelarnya aksi tersebut.

“Saya tidak mendengar seperti itu, dan juga saya harus katakan bahwa saya tidak yakin ada hal seperti itu,” timpalnya, semalam.

Namun, menurutnya, bila memang nanti aksi tersebut digelar maka ia akan mengingatkan kepada anak buahnya, bahwa yang mengangkat dirinya menjadi Plt Ketua KPK adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu ia akan menyampaikan ke Jokowi mengenai aksi protes, sebab, Ruki bertanggungjawab langsung kepada Jokowi yang mengangkatnya.

“Kalau Presiden kemudian menilai bahwa saya tidak firm, oh dengan senang hati. Toh saya juga tidak mencari kerja. Saya nothing to lose lah. Saya juga tidak mencari pekerjaan kok ke sini,” ujarnya.

Bahkan, apabila pegawai KPK menuntut Ruki mundur dari jabatan Plt Ketua maka mantan polisi dan anggota DPR RI ini siap mundur. Namun, tentu saja prosesnya harus melalui Presiden.

“Turun, saya turun. Dengan menjadi ketua KPK itu, turun saya. Tetapi kalau memang kalau saya ini ada penolakan dari bawah ya monggo, silahkan saja. Buat saya itu tidak jadi masalah. Tetapi kita kembalikan saja prosedur kepada Presiden,” tuntasnya. (yulian)