Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak setuju dengan penerapan hukuman mati bagi terpidana narkoba. Pasalnya, para terpidana masih memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi warga yang lebih baik.
Hal ini disampaikan Basuki saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (27/2/2015) kemarin.
"Banyak wartawan kemarin anggap saya bertemu Pak Presiden untuk membicarakan angket DPRD, padahal saya bicara soal eksekusi mati. Saya tidak setuju dengan hukuman mati karena mereka masih punya kesempatan menjadi manusia yang lebih baik," kata Basuki di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).
Hukuman mati itu, lanjut dia, hanya layak diberikan kepada terpidana yang ketahuan masih mengonsumsi atau melakukan transaksi narkoba dari balik jeruji besi, sedangkan hukuman yang seharusnya diberikan bagi terpidana narkoba yakni kurungan penjara seumur hidup tanpa pengurangan masa tahanan.
Kemudian, setelah divonis, para terpidana juga harus mendapat pengawasan ketat dari pemerintah agar tidak lagi mengonsumsi barang terlarang tersebut. Eksekusi hukuman mati di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Presiden Joko Widodo menjadi sorotan internasional karena sikapnya untuk menolak grasi yang diajukan terpidana mati kasus narkoba. Pemerintah Indonesia pun telah mengeksekusi enam terpidana mati (18/1/2015) lalu, di mana lima di antaranya merupakan warga negara asing (WNA). Mereka berasal dari Brasil, Belanda, Nigeria, Vietnam, dan Malawi. Bahkan, Brasil dan Belanda sudah resmi menarik duta besarnya dari Indonesia.
Saat ini, dua terpidana kasus narkoba asal Australia dalam kelompok Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, sedang menanti eksekusi mati.
ooo dikasih kesempatan kedua ya untuk sindikat bandar narkoba?
Dukungan Ahok tembak mati demonstran rusuh
Kemarin Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Sudjarno mengeluarkan pernyataan keras soal kriminalitas di Jakarta. Dia akan memperbolehkan anak buahnya untuk tegas menindak segala macam bentuk anarkisme, bahkan sampai menembak mati para demonstran yang ricuh di jalanan.
Jika memang langkah tembak di tempat diperlukan, maka hal itu harus dilakukan oleh personel reserse.
"Setiap mau rilis curas, saya lihat dulu tersangkanya, kok kakinya mulus-mulus saja (tidak ada bekas luka tembak karena dilumpuhkan polisi). Jadi, jajaran serse ya, tidak ada orang yang tidak senang, kalau kita beri tindakan tegas," kata Sudjarno dalam pidatonya di hadapan 1.435 personel reserse dalam acara 'Revitalisasi Kring Serse' Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (14/10).
Sudjarno mengaku pernah menantang Kapolsek Penjaringan dengan memberi sejumlah peluru. Dia meminta agar peluru tersebut digunakan untuk menangkap pelaku kejahatan.
"Saya bilang, saya nggak mau tahu, minggu ini ada yang mati. Besoknya, ada yang mati. Pelaku (kejahatan)," katanya.
Selain itu, Sudjarno meminta seluruh personel tak terpengaruh dengan isu pelanggaran HAM jika melakukan tindakan tegas. Dia meminta seluruh personel serse tidak takut melakukan tindakan tegas.
"Anda nggak usah takut HAM, Propam, inspektorat. Itu yang harus Anda lakukan. Kita pertanggungjawabkan kok," tuturnya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengaku mendukung pernyataan Brigjen Sudjarno itu. Ahok setuju para personel kepolisian hendaknya lebih tegas menindak segala macam bentuk kekerasan jalanan, apalagi tak mau diredam dan sampai melawan.
oooo standar ganda ya?
