Jakarta - Gubernur Ahok sedang bersitegang dengan DPRD yang ditudingnya mengubah APBD 2015 yang telah diketok tanpa lewat e-budgeting. Di APBD buatan DPRD itu terdapat proyek fiktif alias dana siluman. Untuk menguatkan tudingannya, Ahok membongkar APBD 2014, di mana di dalamnya terdapat pengadaan UPS Rp 5 miliar lebih per sekolah yang mencurigakan.

Pengadaan UPS itu melibatkan puluhan perusahaan. Masing-masing perusahaan rata-rata memenangkan tender minimal Rp 5 miliar rupiah untuk pengadaan UPS di satu sekolah di Jakarta.

detikcom mencoba menelusuri perusahaan yang memenangkan tender tersebut. Salah satunya adalah PT Astrasea Pasirindo. PT tersebut mengadakan UPS untuk SMAN 65 Rp 5.833.311.000 dan untuk SMAN 35 senilai Rp 5.833.311.000. Di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov DKI Jakarta, perusahaan tersebut beralamat di Jalan Lubang Buaya No.54 RT 006/011 Kelurahan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. detikcom kemudian menghubungi nomor telepon perusahaan itu yang didapat dari Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa, tapi ketika ditelepon tidak ada yang mengangkat.

Terkait PT Astrasea Pasirindo, dalam catatan detikcom pada Juli 2013 Direktur Utama PT Astrasea Pasirindo Yusman Pasaribu terseret kasus hukum. Yusman ditetapkan Kejagung sebagai tesangka kasus dugaan korupsi mobil toilet VVIP (Very Very Important Person) Pemprov DKI tahun anggaran 2009 dengan biaya Rp 5,328 miliar. Keterlibatan Yusman dalam kasus ini adalah sebagai pimpinan perusahaan yang memenangkan tender, namun diduga adanya mark-up dalam pengadaan tersebut.

Perusahaan lain yang memenangkan tender UPS adalah PT Debitindo Jaya yang mengadakan UPS untuk SMKN 17 senilai Rp 5.831.408.000. Perusahaan tersebut dalam situs LPSE tercatat beralamat di JL. H. TEN I NO. 1 RT.002 RW.001 Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur. Namun saat dikonfirmasi, nomor telepon yang didapat dari situs Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ternyata nomor yang tercantum bukan nomor kantor tetapi nomor rumah. "Ini rumah, bukan kantor. Tapi memang alamatnya benar (sama)," kata wanita penerima telepon.

CV Artha Prima Indah mengadakan UPS untuk SMAN 94 senilai Rp 5.832.035.000. Dalam situs LPSE, CV tersebut beralamat di Jalan Penganten Ali No. 65C Rt. 008 RW 006, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Saat dihubungi lewat telepon, seorang pegawai membenarkan perusaahan itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan barang. Namun saat ditanya soal lelang UPS seharga Rp 6 miliar, pegawai itu meminta detikcom agar menghubungi kembali nanti, karena pimpinan perusahaan sedang keluar.

Selain itu ada juga PT Multi Langgeng di situs LPSE tercatat beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Komplek Ruko Mall Klender Blok B 11 No 12 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. PT Tinada Kuta Dairi, beralamat di Jl Pahlawan Komarudin No. 13, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Tidak ada yang mengangkat telepon dua perusahaan itu.

Perusahaan lainnya seperti PT Multi Langgeng, PT Aurel Duta Sarana Surabaya, CV Bintang Mulia Wisesa juga belum bisa dikonfirmasi dengan alasan pimpinan yang menangani masalah tender tersebut sedang keluar dan ada juga yang teleponnya tidak diangkat.

Kasus ini bermula ketika Ahok geram mengetahui anggaran 2015 Pemprov DKI Jakarta diotak-atik oleh DPRD tanpa lewat e-budgeting sehingga proyek fiktif bisa dimasukkan. Misalnya saja proyek fiktif di bidang pendidikan senilai Rp 105 miliar. Sedang total dana siluman di APBD versi DPRD mencapai Rp 12,1 triliun. Ahok kemudian membongkar anggaran mencurigakan APBD 2014 tentang pengadaan UPS di 55 sekolah. Dia membeberkan perusahaan-perusahaan pemasok UPS yang harganya dinilainya tidak masuk akal itu.

UPS adalah alat untuk mencegah komputer mati saat listrik turun. Di Jakarta, harga UPS bermacam-macam. Bila hanya untuk menjaga komputer dari listrik turun, harga UPS tak lebih dari Rp 10 juta. Harga-harga itu berdasarkan dari situs-situ penjual barang komputer di kawasan Mangga Dua, seperti Bhineka.com, Viraindo.com dan beberapa situs lainya.

Sebuah sekolah SMA di Kembangan, Jakarta Barat, saat didatangi detikcom mengaku tidak pernah mengusulkan pembelian UPS. Namun akhir tahun 2014, tiba-tiba pihaknya mendapat kiriman 8 UPS. Dia menduga kiriman UPS untuk melengkapi dua kelas multimedia yang ada. "Sampai sekarang belum kami pergunakan maksimal alat-alat ini. Karena listrik yang masih kurang dan pelatihan yang masih kurang," sebut pengajar SMA itu.

Sekarang DPRD DKI Jakarta tengah menggalang kekuatan untuk menggulingkan Ahok lewat hak angket.

http://m.detik.com/news/read/2015/02...lah-di-jakarta

nilainya mapan mapan (5,8 5,8)