Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) buka-bukaan soal adanya mark up di dinas pendidikan. Ahok membeberkan adanya dana siluman setelah DPRD DKI menggunakan hak angket terkait APBD 2015.

Ahok mengaku tak gentar dengan sikap DPRD DKI menggunakan hak angket. Dia punya banyak alasan karena selama ini sering terjadi mark up anggaran dalam sebuah proyek.

Berikut ini wawancara lengkap Ahok menanggapi hak angket DPRD dan adanya mark up anggaran di dinas pendidikan, Kamis (26/2):

Terkait paripurna hak angket tadi gimana?

Aku sih biasa saja rapat seperti biasa

Apakah memantau?

Sekarang kita lihat saja nih (sambil nunjukin berkas). Ini tahun 2014 hampir semua sekolah, kita ada bukti 55 sekolah itu dianggarkan Rp 6 miliar untuk UPS (Uninterruptible Power Supply). Yang menang tender ini bisa begitu banyak. Saya kira ini kita lagi selidikin ini jangan-jangan pemasoknya sama. Satu sekolah pasang UPS sampai Rp 5,8 miliar.

Itu UPS?

Iya. Teman saya yang mainin komputer begitu canggih itu dia pasang semua UPS yang bisa 45 kva. Itu UPS apa sampai Rp 6,5 miliar? Ini sudah terjadi. Makanya dia keenakan untung mau minta lagi sekarang, itu yang saya tolak. Silakan dia mau angket apapun saya kira DPRD masih ada yang baik juga. Beberapa ada yang BBM saya bilang terpaksa tanda tangan seorganisasi. Yang saya pikirkan orang Jakarta. Pasti tidak mungkin ikhlas membiarkan sekolah beli UPS sampai Rp 6 miliar.

Untuk berapa UPS?

1 unit per sekolah ini. Ini yang diajukan. Makanya salah satu alasan gue tolak karena ada UPS untuk kelurahan di Jakarta Barat. Fakta seperti ini. Makanya saya yakin orang Jakarta tidak akan ikhlas uangnya dihabisin. Itu Rp 12,1 triliun bisa buat bangun 60 ribu rusun loh seperti Tambora. Jadi saya tidak ikhlas kalau APBD DKI dipermainkan seperti ini.

Ini kenapa bisa terjadi di 2014 kalian ingat enggak semua SKPD menolak e-budgeting karena enggak bisa masukin harga satuan? Makanya saya sabar nunggu sampai selesai 2014 untuk masukin semua keluarlah angka ini.

Apakah dilobi?

Bukan lobi. Kami semua mesti tanda tangan versi lama dia. Jadi SKPD enggak mau masukin ke e-budgeting, kalau 2015 saya ngotot kalau kamu enggak mau e-budgeting saya pecat. Saya sabar menunggu, 2013 ketemu 2014 masih ada anggaran siluman seperti ini. Nggak mungkin lah sekolah minta UPS, saya kira kepala sekolah enggak segila itu. Ini bisa untuk perbaiki sekolah yang 48 persen itu hancur. Makanya saya lebih rela dipecat dari gubernur daripada Rp 12,1 triliun masuk ke APBD oleh oknum-oknum.

Ini buktinya pencurian seperti ini (sambil nunjukin kertas). Di mana ada UPS, saya tanya teman saya yang paling sering main UPS saya tanya sama dia. Dia jawab saya begini: sebagai gambaran UPS di kantor gua pakai UPS kira kira 40 KVA gua bayar Rp 163 juta ini buat pastiin semua komputer 60 unit tidak hilang data kalau listrik mati. Di kantor gua pakai genset yang mati 3 menit kemudian dinyalakan. Gua lagi bingung kalau ada UPS miliaran buat sekolah, artinya sekolah DKI lebih advance dari kantor gua yang notabene harus memenuhi standar principal di luar negeri. Terus gua pakai genset 135 KVA dengan otomatis swicth, kalau enggak salah gua bayar USD 50 ribu, kapasitanya bisa nyalain AC central 5 lantai plus lift.

Ini fakta, jadi saya kira orang Jakarta masih banyak tidak rela uangnya dipakai buat beli UPS sekolah dan ini tidak ada yang tahu lho. Kami juga kecolongan. Karena tidak ada e-budgeting. Ini sudah terjadi. Makannya keenakan untung di sini main lagi sekarang.

Apakah 2015 enggak diusulkan?

Nggak diusulin. Saya sudah panggil lurah, ada videonya, enggak ada yang ngusulin. Lurah saja kaget. Satu kantor lurah dibeliin UPS Rp 2,4 miliar. Tapi sekolah masih sama Rp 6 miliar.

Lalu pada anggaran 2014 kecolongan berapa?

Yang pasti untuk UPS ada Rp 330 miliar. Hanya sekolah. Makanya dia tender dia pinter menang 5, sekian miliar. Lebih murah dari Rp 6 miliar.

Saya kira PT ini untuk sekadar ikut. Saya rasa bisa masukan satu suplaier.

PT itu bisa di-trace?

Makannya ini mau di-trace (telusuri). Kita akan siapkan juga pengaduan, korupsi juga harga begitu mahal, mark up ini. Nanti kita siapkan berkas, saya berharap ada pihak berwajib ditindak. Nggak ada UPS begitu mahal, UPS apa?

Caranya bagaimana?

Makannya dia titipin ke SKPD. Itu yang saya bilang. Sekarang 2015 masukin sendiri kan berarti ini pokir (pokok pikiran) yang dimaksud mereka. Ya sudah enggak apa-apa. Saya yakin di Jakarta masih banyak orang yang tidak rela uangnya dibeginiin coba.

Anggota Dewan bilang bapak melanggar UU karena mengirim draf yang bukan hasil pembahasan?

Kalau saya melanggar UU lewat draft silakan pecat saya, saya tidak apa-apa. Daripada kejadian 2014, ngarepin tanda tangan mereka, mereka ganti. Ini kan tidak ada di kami tadinya, dia ganti. Kalau saya harus melanggar UU demi membela uang rakyat saya rela dipecat kok.

Berarti penyusunan APBD 2015 banggar diundang juga pas rapat?

Betul. Makanya kita tolak.

Jadi saat itu kenapa?

Justru mereka mau masukin, kita sudah tolak.

Saat itu?

Maka mereka menurut saya jebak kami, paripurna tanpa ada berkas.

Rapat komisi berarti ada debat eksekutif dan legislatif?

Ada debat, kan kita sudh tolak. Makanya mereka pinter begitu paripurna, dia print out keluar versi dia, boleh gak anggota DPRD ngeprint sendiri. Kalau dulu dia titip ke SKPD. Oknum SKPD juga main. Sekarang oknum SKPD gak bisa main lagi karena saya kunci di e-budgeting, tanpa password saya, Anda tidak bisa masuk sembarangan, kalau sampai kelanjur masuk pun saya bisa ngunci. Nah itu yang diributin. Saya sudh ngancem SKPD siapapun yang masukkan sesuai dengan keinginan oknum-oknum yang gak masuk akal seperti ini akan saya pecat, itu yang terjadi. Kalau bicara jujur, DPRD baik-baik sama saya kok asalkan saya mau masukin Rp 12,1 triliun, itu saja.

Berarti yang bapak kirim ke Kemendagri bukan versi mereka?

Bukan. Gak ada beli UPS. Itu versi yang kita bahas. Cuma kan dia paksa mesti tanda tangan. Saya merasa dua, tiga tahun kalau ada tanda tangan dia berubah kayak begini. Ini kan bukti tahun 2014 begitu gak ada e-budgeting, tiba-tiba mucul. Jadi saya baik saja sama mereka asal saya mau masukin Rp 12,1 triliun termasuk beli UPS. Saya tidak akan tega makan duit rakyat seperti itu. Sekalipun bukan saya yang makan. Saya disumpah untuk mempertahankan uang rakyat masuk ke sini. Kalau saya harus terjungkal, tidak jadi gubernur pun saya puas. Dalam hidup saya, saya tidak menghancurkan nurani saya.

Apakah akan dilaporkan?

Makanya nanti lagi diatur, kita lagi susun semua. Saya kira ini sudah tindakan mark up. Kasih tahu merek apa, apa merek Lamborghini kali UPS-nya, merek Lamborghini atau Ferrari kali, saya gak tahu.

Ini pasti akan dilaporkan?

Kita tenang saja. Kan dia baru paripurna, kasih nafas dulu dia.

Ini sudah ada bukti?

Kan bukti enggak bisa hilang. Kita tes dulu, kan dia bilang saya panik, mereka panik gak. Muka gue panik enggak? Gue masih rapat seperti biasa. Ini gue lagi mau makan enak

Bapak dibilang tidak memiliki etika, tidak santun?

Makanya saya bilang yang menurut saya etika itu orang yang tidak mencuri uang rakyat. Menurut saya kalau Anda beli UPS buat sekolah hampir Rp 6 miliar itu tidak beretika, sekalipun Anda amat santun berbicara. Menurut saya seperti itu. Orang mencuri uang rakyat untuk sekolah UPS. Kamu sekarang ini saya kasih (kertasnya) kalian cek ke kepala sekolah. Ini kan dari SMA, tanya emang betul sekolah butuh UPS begitu canggih. Ini saya tinggal sama kalian deh.


SUMBER