JUM'AT, 27 FEBRUARI 2015



TEMPO.CO, Jakarta: Nada suara Abraham 'Lulung' Lunggana, legislator DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan meninggi saat seorang wartawan bertanya kepadanya. "Pak, katanya bapak mau jagain Ahok, kok sekarang mendukung hak angket?" tanya wartawan tersebut, usai paripurna di gedung DPRD, Kamis 26 Februari 2015.

"Tadinya gue emang mau jagain Ahok, tapi kan elu liat sendiri dia gimana?" kata Lulung spontan. "Dia jagain perasaan kita-kita gak? Coba Elu jadi Gue, suka gak dikatain koruptor, atau penipu? Dia itu yang enggak bisa jaga omongan," pria asal Tanah Abang itu terus nyerocos.

Apa yang dibicarakan Lulung kepada wartawan siang itu berkaitan dengan pernyataan Lulung lebih dari sepekan lalu. Pada 13 Februari 2015, dia memang pernah berkata kepada awak media, bahwa dirinya akan mendukung pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hingga selesai.

"Gue akan mendukung pemerintahan dia sampai selesai," ujar Lulung kala itu. Dia berkata demikian setelah isu pemakzulan terhadap Ahok mulai berhembus dari Kebon Sirih, kantor DPRD DKI, yang berlokasi di belakang Balai Kota, atau tempat gubernur berkantor. Tapi pada saat itu, Lulung juga berujar, "Tapi kalau dia enggak santun, enggak bisa menjaga norma dan etika, gue enggak bisa jagain."

Hubungan Lulung dan Ahok adalah cermin hubungan legislatif dan eksekutif Ibu Kota. Bukan sekali keduanya perang kata-kata di media. Mereka sempat terlihat akur saat menghadiri acara Lebaran Betawi di Monas pada 14 September tahun lalu. "Dari dulu emang gue kelihatannya enggak pernah akur sama dia," kata Lulung. "Padahal gue menganggap dia teman."

Namun Lulung mengaku kecewa karena meski dia sudah menahan diri untuk tak mengomentari Ahok, toh sang gubernur kerap melontarkan pernyataan kontroversial. Lulung geram waktu Ahok menyalahkan PLN saat banjir menyergap Jakarta pada awal Februari kemarin. "Dia emang bisanya nyalahin orang buat nutupin kegagalan pemerintahan dia."

Memasuki pertengahan Februari, kejengkelan Lulung terhadap Ahok bertambah besar. Gara-garanya Ahok menuduh anggota dewan menyisipkan anggaran siluman di dalam APBD 2015 yang disetujui pada paripurna Januari lalu. Ahok memang berkali-kali menuding para anggota dewan menggerogoti APBD dengan program-program titipan yang tak penting dan rawan korupsi.

"Dia bilang kami bajingan, penipu, koruptor, tapi mana buktinya?" kata Lulung. Ucapan-ucapan Ahok itu, menurutnya, sudah keterlaluan. "Dia lupa, perilaku Kepala Daerah itu sebetulnya diatur dalam Undang-Undang." Lulung lalu menyebutkan isi Pasal 17 Undang-Undang nomor 32 tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah.

"Di situ jelas disebutkan, Kepala Daerah wajib menjaga etika dan norma, serta stabilitas politik," ucapnya. "Selama ini dia enggak pernah melakukan itu, bahkan terus-terusan bersikap arogan ke semua orang yang dianggap bertentangan dengan dirinya."

Kekesalan Lulung itu juga dirasakan 105 legislator lainnya. Puncak kekesalan itu dituangkan dalam keputusan penggunaan hak angket terhadap Ahok yang diambil dalam Paripurna pada Kamis siang. Lulung mengatakan, hak angket ini tak berarti Ahok akan dimakzulkan.

"Ini baru tindak lanjut atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan gubernur," ujarnya. "Ya kalau nanti terbukti, bukan tak mungkin karir dia di Jakarta tamat." Lagipula, ujarnya, selama 100 hari pemerintahannya, Ahok tak menunjukan prestasi yang mengesankan. "Yang kelihatan dan terekspos cuma perilakunya yang arogan."


PRAGA UTAMA

Source:
http://www.tempo.co/read/news/2015/0...again-Ahok/1/1