Bukan Ahok kalau nyalinya gampang ciut saat digertak. Orang nomor satu di DKI Jakarta ini malah semakin keras menantang dewan untuk melakukan hak angket yang mana diagendakan berlangsung pada Kamis (26/2) ini. Dia mengaku siap dilengserkan, termasuk jika harus masuk penjara.

”Saya siap jika harus turun jadi gubernur. Angket itu hak dewan. Hari ini kan belum angket nih, suruh angket
ulu dong, biar nanti saya juga angketin mereka. Biar seru kan, sama-sama angketin, gitu loh,” ujar Ahok di Balaikota, Gambir, Rabu (25/2).

“Kita nanti tinggal hitung-hitungan saja, siapa yang masuk penjara. Apa saya masuk penjara atau anggota DPRD masuk penjara, kan bagus masuk penjara rame-rame,” tantangnya sambil tertawa.

Hal itu dilontarkan Ahok mengomentari rencana DPRD DKI menggelar sidang paripurna hak angket, yang rencananya dilaksanakan di gedung dewan, Kamis pukul 14.00. “Saya akan tetap pada pendirian saya bahwa APBD 2015 yang kami ajukan ke Kemendagri adalah yang benar dan sah,” tegas mantan Bupati Belitung Timur yang tidak takut kedudukannya terancam oleh dewan.

Ahok mengungkapkan pihaknya menemukan anggaran “siluman” sebesar Rp 12,1 triliun setelah draft APBD 2015 DKI yang disahkan dikirim ke Kemendagri. “Sebelum paripurna tanggal 27 Januari itu dewan tidak masukin apapun. Lalu, dewan usai paripurna membahas pemotongan anggaran sebanyak 10 -15 persen dari ribuan kegiatan dalam APBD DKI 2015 agar dana senilai Rp 12,1 triliun tersebut bisa masuk,” ungkap Ahok.

Adapun dana tersebut, tambah Ahok, untuk proyek pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) yang berharga miliaran rupiah per unit. “Alat ini untuk kebutuhan pelayanan di kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat saja. Dan masih banyak lagi itemnya,” tuturnya.

Sebaliknya dewan menuding Ahok telah melanggar aturan menyerahkan draft APBD yang bukan hasil pembahasan dengan dewan. “Sebab banyak item anggaran yang mencurigakan. Contoh dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diajukan sebesar Rp 3 triliun untuk 600 ribu siswa miskin. Berdasarkan hitungan kasar untuk membantu siswa sebanyak itu cuma butuh Rp 1,3 triliun. Lalu akan dikemanakan yang Rp 1,7 triliun,” kritik anggota Banggar DPRD Fahmi Hasibuan.

Ketua Budgeting Metropolitant Watch (BMW) Amir Hamzah dan Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menilai kedua pihak jangan kelamaan terlibat debat kusir soal APBD. “Dewan harus konsisten menggulirkan hak angket. Jangan bocor di tengah jalan,” kata Amir. Sedangkan Sugiyanto menambahkan Ahok selain banyak langgar aturan juga bicara kasar dan tak mencerminkan sebagai pemimpin.


SUMBER