TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kegeraman Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok atas perilaku DPRD DKI sepertinya sudah memuncak.
Pasalnya, ia menemukan dana siluman Rp 12,1 triliun yang dibuat oleh DPRD pada APBD DKI 2015 yang diajukan ke Kemendagri.
Jika DPRD siap melakukan Hak Angket kepada dirinya, Ahok pun demikian. Ia mengaku siap melakukan Hak Angket melalui instansi KPK, Kejagung, dan polisi.
"Nanti kita lihat. Kan dia punya hak angket menyelidiki kesalahan saya, saya sebagai orang biasa nggak punya hak angket seperti dia. Tapi aparat punya hak angket juga toh. Kabareskrim jaksa agung punya hak angket nggak untuk menyelidiki kegilaan DPRD? Punya kan? Saya boleh nggak minta tolong jaksa agung, polisi dan KPK menyelidiki permainan APBD-nya DPRD boleh dong?" Kata Ahok, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2015).
Seperti diketahui, Ahok menemukan dana siluman tersebut sebesar Rp 12,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 4,8 miliar dituliskan dalam APBD, berdalih untuk membeli UPS komputer, yaitu tenaga listrik cadangan untuk komputer. (Mohamad Yusuf)
Ahok Resmi Laporkan Temuan Dana Siluman APBD Jakarta ke KPK
Quote:
jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan laporan dana siluman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014.
Tepat pukul 17.00 WIB, mobil Range Rover berwarna hitam dengan nomor polisi B 1966 RFR yang membawa Ahok tiba di gedung lembaga antirasuah. Mantan politikus Gerindra tersebut datang bersama pejabat Pemda DKI lainnya.
"Ini melaporkan APBD, kami menemukan ada yang menyimpang dari KUA-PPS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara)," ujar Ahok di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/2).
Ahok hadir bersama sejumlah barang bukti yang ia bawa. Salah satu bukti tersebu tberupa lembaran kertas rincian APBD. "Ini bukti sangat jelas, dan saya kira biar KPK saja yang melakukan penyidikan terhadap semua bukti-bukti ini," katanya.
Sebelumnya, Ahok geram dengan oknum anggota DPRD yang mencoba mengutak-atik APBD 2014 dengan mengajukan tambahan anggaran. Besaran anggaran tambahan yang menurutnya tak masuk akal itu mencapai angka Rp 12,1 triliun.
Menurut Ahok, modus penambahan dana ini sengaja dititipkan oleh oknum angota dewan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oknum DPRD memaksa SKPD untuk memasukkan tambahan dana tersebut karena menganggap pihak SKPD takut dan tidak akan berani menolaknya.
Rincian dana siluman tersebut antara lain: pelatihan guru ke luar negeri senilai Rp 15 miliar, alat perga pendidikan anak usia dini sebesar Rp 15 miliar, perangkat sains teknologi rekayasa untuk enam SMK sejumlah Rp 18 miliar, suplai daya bebas gangguan (UPS) untuk dua SMPN mencapai Rp 12 miliar, dan dana laboratorium multifungsi untuk 12 SMAN sebanyak Rp 8,8 triliun.
Lebih lanjut, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua tahun berturut-turut, 2013 dan 2014, menemukan adanya anggaran janggal lantaran muncul secara tiba-tiba, tidak sejak awal pembahasan APBD.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti laporan Ahok. "Kami siap menindaklanjuti dengan tentu saja melakukan telaah terlebih dahulu ada unsur pidana korupsinya apa tidak," ujar Johan, Jumat (25/2). (sip)
