KontraS Indikasikan Presiden Jokowi Lakukan Kejahatan Terkait Pimpinan KPK



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar mengatakan indikasi Presiden Joko Widodo melakukan tindak kejahatan karena tidak mengindahkan rekomendasi Komnas HAM yang menemukan pelanggaran HAM yang dilakukan penyidik Bareskrim saat menangkap Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto.

Seharusnya Jokowi menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. Dengan begitu, proses hukum yang dialami pimpinan KPK saat ini di kepolisian harus dihentikan sementara. Jika rekomendasi Komnas HAM terkait upaya kriminalisasi terhadap KPK lewat penetapan tersangka terhadap pimpinanya diabaikan, Presiden Jokowi bisa dikategorikan telah melakukan kejahatan.

"Tandanya kriminalisasi patut diduga tindak kejahatan presiden, ini mengacu pada tindakan kejahatan. Perppu dianggap tidak bermoral dan tidak sah. Kita akan menantang ini ke MK (Mahkamah Konstitusi)," papar Haris kepada wartawan di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).

Menurut Haris, sebelum mengeluarkan Perppu Plt Pimpinan KPK, Presiden Jokowi mengasumsikan Bambang Widjojanto dan Abraham Samad dalam proses hukum, sementara rekomendasi Komnas HAM ada pelanggaran terhadap penangkapan Bambang. "Kriminalisasi ini harus dihentikan," kata Haris.

Sebelumnya, komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah menyatakan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM telah disampaikan ke Presiden Jokowi. Rekomendasi ini telah dilaporkan Komnas HAM pada 12 Februari 2015. Ia menjelaskan rekomendasi Komnas HAM bukanlah satu-satunya yang dipertimbangkan presiden.

Kesimpulan Tim Penyelidikan Komnas HAM menyebut penangkapan Bambang oleh petugas Bareskrim sarat pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan. Komnas HAM juga menemukan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan hukum.

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/26/kontras-indikasikan-presiden-jokowi-lakukan-kejahatan-terkait-pimpinan-kpk