VIVA.co.id - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, angkat bicara terkait protes Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada ponsel pintar. Menurutnya protes itu adalah hal yang wajar. Namun pemerintah akan tetap memunculkan kebijakan tersebut meski menimbulkan kontra dari pihak asing.

"Silakan saja protes. Kita enggak apa-apa. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, itu namanya kita melakukan pembiaran. Terjadi defisit neraca perdagangan sedikitnya US$3 miliar per tahun. Apa kita mau membiarkan?" kata pria yang akrab disapa RA, hari ini di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah, kata Menkominfo, tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu akan tetap membuat kebijakan TKDN. Adapun terkait besarannya, akan dibicarakan kembali oleh pihak-pihak terkait.
Menkominfo telah menjanjikan Peraturan Menteri terkait TKDN dijanjikan akan dikeluarkan pada pertengahan tahun ini. Sebelum dikeluarkan, kata dia, akan digelar konsultasi publik terlebih dahulu.

"Semua yang merasa berkepentingan bisa mengajukan saran dan tanggapan terkait kebijakan ini, sebelum peraturannya dikeluarkan," ujar Rudiantara.

Artinya, besaran 40 persen TKDN belum tentu angka yang pasti, karena pemerintah pun ingin melihat kemampuan produsen dalam negeri. Setidaknya sampai dengan 1 Januari 2017.

"Diputuskannya sekarang tapi kita harus lihat kemampuan produsen nasional, setidaknya sampai 30 Desember 2016 lah. Kita bicarakan dulu lah. Sekarang kemampuan produsen dalam negeri 20 persen, setahun dua tahun lagi, seperti apa," katanya.

Namun begitu, kata Menkominfo, pemerintah tetap akan mendengarkan pihak-pihak yang protes, meski ia menegaskan jika kebijakan itu akan tetap ada.

"Dengerin boleh tapi kebijakan itu harus," tegasnya.

Diketahui sebelumnya perwakilan dagang Amerika Serikat mengajukan keberatan kepada Menkominfo atas rencana aturan tersebut. perwakilan dagang memandang aturan TKDN akan menyulitkan Indonesia serta vendor teknologi global.

Media asing juga menyoroti rencana aturan itu dengan menyebut aturan smartphone made in Indonesia diprotes AS.

http://m.news.viva.co.id/news/read/594740-ponsel-made-in-ri-diprotes-as--ini-kata-menkominfo?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

--++++(((((-+++++++(((+++

Yang kayak gini dibahas. Bukan bahas yg ucrit2 kayak Samad, BW, BG. Gak esensial banget. Cuman populis aja...

Bahas tuh kebijakn pemerintah tentang kedaulatan anti intervensi asing, seperti kasus bali nine.
Tentang peraturan 40 persen raw material.
Pemberantasan illegal fishing yg sangat besar merugikan negara.
Program pemberantasan pengemplangan pajak dgn skema transfer pricing.
Amnesti pajak bagi uang pengusaha indonesia yg ngendon di singapore, gara2 kisruh 98.
Program swasembada beras, dan penghentian impor beras.
Dls.

Jadi bukan bahas yg ucrit2, sehingga hal2 yg sangat penting tidak diperhatikan.

Saat ini pemerintah bener2 butuh dukungan dari publik dan parlemen. Karena ane yakin bakal banyak yg memusuhinya, melalui tangan ketiga. Bisa orang kita sendiri yg dibayar.
Karena Jokowi sudah terlalu berani buka front konfrontasi ekonomi dan politik dgn banyak negara, dan banyak mafia2 ekonomu di dalam negeri.