BPN (Badan Pertanahan Nasional) memutuskan untuk membebaskan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk warga negara Indonesia kurang mampu. Tapi, kebanyakan Pemda (Pemerintah Daerah) keberatan dengan hal itu. Pemda Kabupaten Sleman, DIY, misalnya jika mengikuti aturan itu, akan kehilangan pendapatan sebesar Rp 58 milyar. Nah, bayangkan, jadi tak ada yang gratis 'kan bagi warga negara tinggal di negerinya sendiri? Coba jika Pemda-pemda itu terdiri orang kreatif, baik, dan benar, mungkin mereka bisa memberdayakan masyarakat untuk membuka usaha dan menjadikan produktif; yang bukan hanya pendapatan daerah akan naik, melainkan warga tak mampu akan menipis dan pembayar PBB akan naik pula. Kan? Tapi ya, demikianlah susahnya, jika aparat Pemda hanya bermental sebagai birokrat tukang kutip pajak, sambil thenguk-thenguk di kantornya.