Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) bersikukuh format APBD 2015 bersistem e-budgeting yang diajukannya ke Kemendagri benar. Rupanya, Ahok 'keukeuh' dengan e-budgeting karena selama ini anggaran sering diutak-atik staf DPRD.

"Yang jadi persoalan sekarang Mendagri masih katakan pakai format lama yang masih tanda tangan oleh ketua, wakil ketua. Itu yang saya katakan 2013 dan 2014 kita ditipu. Makanya saya nggak mau, maunya pakai e-budgeting," ujar Ahok di sela meninjau pengerjaan waduk Sunter, Jakarta Utara, Kamis (12/2/2015).

"Kita sudah bahas setengah mati, coret setengah mati, masa tiba-masa cuma staf DPRD cuma ketik-ketik dicampurin. Dikurangi 20 persen, 50 persen. Makanya banyak sekolah, gedung kantor, RS nggak jadi karena uang korupnya nggak ngerti. Nggak ngerti motongnya lho. Mereka pikir masa sih dipotong 20 persen nggak bisa, akhirnya proyek jembatan dan sebagainya jadi setengah-setengah. Jadi kita juga nggak bisa kerja dulu kan, kan sudah disetujui Mendagri," jelasnya.

Suami Veronica Tan itu menegaskan dengan sistem e-budgeting tidak perlu lagi dewan bubuhkan tanda tangan di setiap lembar karena sudah di-lock. Sehingga tidak bisa diubah seenaknya lagi.

Ahok menekankan dirinya tidak mau mengikuti format lama APBD sesuai ketentuan Kemendagri. Sebab, menurut mantan Bupati Belitung Timur ini model e-budgeting ke depannya akan menjadi model percontohan nasional.

"Mendagri paksa pakai format lama, saya nggak mau. Saya sudah lapor presiden dan presiden intruksikan, 'Hei mendagri ikuti format DKI karena ini akan jadi model nasional'. Kalau nggak pakai model e-budgeting kita ditipu lagi nggak kayak dulu? Tipu lagi, masa saya 3 tahun ketipu, saya cuma 5 tahun jadi gubernur," pungkas Ahok


Sumber

Hadeuh.... makin bodoh aja gubernur ini...

baru kali ini ada gubernur maksa pemerintah pusat untuk ngikutin format dia...

32 provinsi lain bisa ngebuat APBD dengan format yang baku, eh malah dia maksa 32 provinsi lain untuk ikut dia.... dasarnya mana ? 32 provinsi lain ngikuti konstitusi... eh gubernur bodoh ini sok paling bener dengan menafikan peraturan yang berlaku

sudah itu melakukan penipuan publik lagi... menyederhanakan kesalahan format jadi cuma masalah paraf ketua DPRD.... padahal dari kemendagri sudah menyatakan yang masalah adalah beberapa lampiran-lampirannya enggak menyertakan data detail.... jadi bukan masalah paraf

sudah bodoh, arogan trus mau nipu publik lagi.... mentang-mentang diliput media...

lagian kalau paraf ketua dan wakil ketua memang kenapa ? kan gubernur juga paraf... jadi APBD yang diajuin adalah yang disetujuin kedua belah pihak DPRD dan Gubernur.... ini gubernur enggak mau diparaf ketua DPRD karena takut diubah... lah password ebudgeting dia yang pegang... siapa yang jamin ahok enggak mengubah yang sudah disepakati jadi sesuai dengan kemauan egois dia ????

hadeuh.... makin ancur aja nih gubernur. Ngebacot mau jadi presiden... tapi dia sendiri ngelanggar peraturan terus...