Persoalan APBD DKI Jakarta 2015 belum juga beres. Setelah bersitegang dengan DPRD soal anggaran siluman Rp 8 triliun, kini Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, adu argumen dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Ahok marah dengan pernyataan Tjahjo yang mengatakan 80 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta digunakan untuk belanja pegawai. Dia heran bagaimana ucapan itu bisa keluar dari mulut seorang mendagri, sementara dia gencar melakukan penghematan anggaran dengan menghapus Dana Honorarium.

"Mana ada 80 persen, justru semua honor coba kami hapuskan. Coba bandingkan dengan yang lain. Tim pengendalian teknis, honornya kami buang, honor pengadaan kami buang dan honor-honor lain dibuang," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/2).

Dia meminta kepada Kemendagri untuk memberikan penjelasan secara resmi terkait penggunaan anggaran. Sehingga Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan penjelasan atas adanya mata anggaran tersebut.

"Sudah deh bikin surat resmi ke kami. Biar bisa berdebat," tegasnya.

Dia menyindir politikus PDIP itu dan meminta fokus tangani anggaran siluman temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Makanya saya pikir sekarang mau diproses enggak temuan BPKP dua kali kenapa Mendagri enggak ngomong. Ini bukan saya yang ngomong loh tapi BPKP soal anggaran siluman Ahok sebelum e-budgeting. Kenapa enggak mau ngomong," tanyanya.


http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-...lanja-pns.html



entah sudah ribut sama berapa kementrian ini si ahok, orang lain terus yang salah