Liputan6.com, Jakarta - Tindakan PT Angkasa Pura (AP) II yang menalangi pengembalian uang (refund) tiket Lion Air kepada konsumen sebesar Rp 4 miliar, adalah tindakan pelanggaran hukum, dan bisa dikategorikan kebijakan yang koruptif.

"Hal yang logis jika KPK RI bisa mengusut hal ini, karena kebijakan tersebut berpotensi merugilkan negara," kata Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi di Jakarta, Sabtu (21/2/2015).

Tulus menilai kebijakan tersebut telah menunjukkan adanya dugaan pihak tertentu yang menekan pihak manajemen Angkasa Pura II.

"Apa kompetensi hukum manajemen AP II untuk menalangi refund tiket? Kebijakan itu hanya akan makin membuat manajemen Lion Air jumawa, dan makin 'ringan tangan' melanggar hak-hak konsumen.

Seharusnya pemerintah sebagai regulator memberikan sanksi keras dan tegas pada Lion Air yang telah terbukti melanggar hak-hak konsumen/hak-hak publik, bukan malah memberikan previlege (keistimewaan) pada Lion Air.

"Memberikan dana talangan pada Lion hanya akan membuat nyali pemerintah, Kemenhub, dalam memberikan sanksi pada Lion Air," paparnya.

Sebelumnya Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait, angkat bicara mengenai suntikan dana dari PT Angkasa Pura II untuk refund tiket penumpang pesawat yang mengalami keterlambatan. Dia mengatakan Angkasa Pura memberikan dana kepada Lion Air sekira Rp 4 miliar.

"Kemarin kita cuma ada uang Rp 1,5 miliar, itu menjadi salah satu persoalan. Kita tadi sudah pakai uang Angkasa Pura Rp 4 miliar," sebut Edward di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Jumat 20 Februari 2015.

Dana talangan itu diberikan karena pada Kamis 19 Februari kemarin sejumlah bank tidak ada yang beroperasi karena libur Imlek. Edward memastikan dana talangan tersebut akan segera dikembalikan oleh Lion Air. (Ndw)


http://bisnis.liputan6.com/read/2179227/talangi-refund-tiket-lion-air-ylki-angkasa-pura-ii-langgar-uu
============================================================================

Bos Lion Dituding Tekan Angkasa Pura Talangi 'Refund' Tiket

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) F.X. Arief Poyuono memprotes pembayaran untuk penguangan kembali tiket penumpang Lion Air yang ditalangi PT Angkasa Pura 2. Menurut dia, tidak ada di negara mana pun operator bandara udara menanggung kompensasi pencairan kembali tiket pesawat yang telah delay berhari-hari.

"Patut dicurigai pembayaran refund tiket dan kompensasi penumpang akibat kekacauan manajemen penerbangan Lion Air ini karena tekanan dari pemilik Lion Air, Rusdi Kirana, yang saat ini menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, sehingga memaksa PT Angkasa Pura 2 membayarkan kompensasi penumpang maskapai milik Rusdi itu," katanya dalam siaran pers, Sabtu, 21 Februari 2015.

Meski pembayaran kompensasi penumpang akan ditagihkan kepada Lion Air, kata dia, PT Angkasa Pura 2 sudah mengalami potensi merugi. Hal ini berpotensi terhadap kerugian PT Angkasa Pura 2 atas ketidakmampuan Lion Air membayar refund tiket penumpang.

FSP BUMN Bersatu juga memperingatkan PT Pertamina agar tidak memberikan utang bahan bakar pesawat kepada Lion. Alasannya, keuangan PT Lion Air dikhawatirkan saat ini sedang sekarat akibat nilai kurs dolar.

Dia berpendapat, keadaan keuangan Lion Air yang tak sanggup membayar refund tiket penumpang akan membahayakan keselamatan penerbangan. Sebab, biaya yang dicadangkan untuk perawatan pesawat jangan-jangan juga tidak tersedia.

Untuk itu, Arief meminta Menteri Perhubungan menghentikan sementara izin terbang Lion Air agar konsumen, PT Angkasa Pura 2, dan Pertamina tidak dirugikan Lion Air. DPR, kata dia, juga harus meminta pertanggungjawaban PT Angkasa Pura 2 akibat menalangi refund tiket penumpang Lion Air. "Negara diurus kayak urus organisasi arisan saja. Main pakai duit BUMN seenaknya untuk talangi perusahaan swasta (Lion Air)," katanya.

Menurut dia, penalangan ini sudah termasuk kategori korupsi uang negara. Tanpa laporan pengaduan, KPK, Polri, dan kejaksaan dapat melakukan tangkap tangan atas kebijakan penggunaan uang negara yang tidak sesuai aturan.

Arief juga ingin semua direksi PT Angkasa Pura 2 dicopot jabatannya karena sudah melanggar kehati-hatian dan sembrono dalam penggunaan dana perusahaan. Dengan ketidakmampuan Lion Air membayar refund tiket, dia juga mencurigai pembayaran airport service kepada PT Angkasa Pura ditunggak.

http://www.tempo.co/read/news/2015/02/21/090644180/Bos-Lion-Dituding-Tekan-Angkasa-Pura-Talangi-Refund-Tiket

============================================================================

WAH ABUSE OF POWER NIHH... ! ..................... GANTI SAJA NAMANYA "MERANA LIENES " Membaca berita ini kadang saya merasa sedih ..