REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Media Australia kembali mengusik kewibawaan pemerintah Indonesia terkait rencana eksekusi mati duo Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Presiden Joko Widodo disebut tidak mengetahui apapun tentang dokumen kasus sejumlah terpidana mati yang telah ditolak grasinya.

"Mr Joko dilantik sebagai presiden pada bulan Oktober dan menolak grasi dari Sukumaran dan Chan. Pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono telah gagal untuk mempertimbangkan grasi mereka selama bertahun-tahun, dan, setelah ia lengser, dokumentasi lengkap untuk tawaran grasi tidak diteruskan kepada staf Mr Joko," tulis laporan Sydney Morning Herald, Kamis (19/1).

Bahkan, Sunday Morning Herald menuliskan laporan, Presiden Joko Widodo disebut tidak memiliki sejumlah catatan tentang rehabilitasi Sukumaran dan Andrew. Padahal, lanjut laporan tersebut, kedua terpidana mati itu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk sembuh dan menginspirasi para narapidana lain untuk lepas dari kecanduan narkoba.

Sydney Morning Herald mengutip laporan Fairfax Media yang menyebut bahwa Jokowi, hanya mengantongi informasi yang paling sedikit hanya berisi keterangan nama, kebangsaan, usia ketika mereka ditangkap dan dijatuhi hukuman, status banding hukum, dan provinsi di mana mereka dipenjara.

Sementara itu menteri luar negeri Australia, Julie Bishop berkeyakinan bahwa peluang dua warganya untuk lolos dari hukuman mati, masih terbuka lebar.

HEHEHE AKU RAPOPO !!!