Jakarta - Taufiqurrahman Ruki sudah mengabdi di kepolisian selama 32 tahun. Lalu apakah pria berpangkat terakhir Irjen ini akan meneruskan kasus Komjen Budi Gunawan setelah dirinya ditunjuk menjadi plt pimpinan KPK?

"Di sana (KPK) kan ada ahli hukum Indriyanto Seno Adji, Adnan Pandu, Zulkarnaen. Nantilah mereka akan mempelajari dengan pendekatan profesi," ujar Taufiqurrahman yang akrab disapa Ruki, dalam perbincangan, Kamis (19/2/2015).

Menurut Ruki, peluang dilanjutkan atau dihentikannya kasus Komjen Budi Gunawan kemungkinannya sama.

"Probabilitasnya sama (untuk dilanjutkan atau dihentikan). Tidak ada peluang a, b, c. Saya tidak mau mendahului," kata dia.

Komjen Budi Gunawan tidak dilantik menjadi Kapolri. Presiden Jokowi mengajukan calon tunggal Komjen Badrodin Haiti. Meski Budi Gunawan tidak dilantik, namun Presiden Jokowi meminta mantan ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu tetap berkontribusi di Polri.

Komjen Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan rekening gendut. Namun status tersebut digugurkan oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi lewat sidang praperadilan di Pengadilan Jakarta Selatan. Hakim Sarpin menyatakan status tersangka Budi Gunawan tidak sah.

Ketika konflik KPK vs Polri bergulir, Ruki kerap menyuarakan lantang sahnya pengujian terhadap penetapan tersangka. Hal itu dia sampaikan saat dia menjadi narasumber dalam sebuah dialog di televisi swasta.

Dia juga mempermasalahkan kenapa, seorang Budi Gunawan belum pernah diperiksa namun ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ruki kerap mengkritisi kinerja pimpinan KPK jilid dua dan jilid tiga. Meskipun diinternal KPK, kinerja pimpinan KPK jilid satu yang dipimpin Ruki prestasinya juga tidak menonjol.

Grafis data penanganan perkara di situs KPK juga berbicara. Pada kurun waktu 2004-2007, kasus yang ditangani KPK pertahunnya tak lebih dari 30 perkara. Rinciannya untuk penyidikan ada 2 kasus (2004), 19 kasus (2005), 27 (2006), dan 24 (2007).

Pada saat Ruki memimpin KPK, juga tak ada petinggi polri yang dijerat korupsi. Namun kondisi itu berbeda ketika KPK jilid dua. Secara kualitas dan kuantitas penanganan kasus mulai terlihat menonjol.