JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengkirik sikap Presiden Joko Widodo yang lambat menyikapi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Padahal, masa depan KPK sudah terancam.

"Jokowi kok kelihatan santai-santai saja, terkesan pembiaran," kata Didi ketika dihubungi, Rabu (18/2/2015).

Didi mengatakan, Jokowi harus segera mengambil keputusan untuk mengakhiri kisruh ini. Polemik pergantian kepala Polri harus segera diselesaikan. Masalah ini muncul setelah Presiden menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri.

Ia mengatakan, Presiden sudah menerima banyak masukan dari berbagai pihak sehingga tinggal diputuskan. Didi mendukung rekomendasi Tim Independen bentukan Jokowi. Ia tidak meragukan kredibilitas orang-orang yang mengisi tim tersebut.

Menurut dia, Jokowi tidak perlu melantik Budi Gunawan. Ia berharap agar Budi mengambil sikap untuk mengundurkan diri sebagai calon Kapolri. (baca: Ini Rekomendasi Lengkap Tim Independen Terkait Polemik KPK-Polri dan Budi Gunawan)

Didi lalu meyinggung sikap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri terkait kasus korupsi proyek simulator SIM. Saat itu, SBY mengambil keputusan agar kasus tersebut ditangani KPK.

"SBY tidak berpihak kemana-mana, tapi sebagai penegah yang tidak permalukan kedua-duanya. Kalau sekarang KPK tidak berdaya. Sudah terlalu lama (Jokowi) bersikap normatif," ujar mantan anggota Komisi III DPR itu.

Didi berharap agar Presiden bisa membaca situasi. Jokowi harus punya kepekaan terhadap masalah antarkedua institusi ini. Jika tidak, maka KPK akan lumpuh. (baca: Syafii Maarif: KPK Sedang Menggali "Kuburan" Masa Depan)

"SBY kerap kali beda pendapat dengan orang-orang sekitar, tapi keputusan tetap ada di tangan dia," ujar Didi.

Kepolisian sudah menjerat dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Bambang dijerat terkait sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi dan Abraham dijerat dengan tuduhan memalsukan dokumen.

Sebanyak 21 penyidik KPK kemungkinan juga terancam menjadi tersangka karena kepolisian menduga izin kepemilikan senjata api yang mereka miliki sudah kedaluwarsa. Salah satu penyidik yang terancam ditetapkan sebagai tersangka adalah Novel Baswedan.

Dengan kondisi ini, KPK tinggal memiliki dua pemimpin, yaitu Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja. Namun, beberapa waktu lalu mereka juga telah dilaporkan kepada Badan Reserse Kriminal Polri.

Hingga saat ini Jokowi belum mengambil keputusan soal dilantik atau tidaknya Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jokowi tidak memenuhi janjinya akan mengambil keputusan pada pekan lalu. Jokowi berkali-kali hanya menyebut keputusan akan disampaikan secepatnya.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Presiden Jokowi menyadari posisinya semakin sulit setelah Abraham ditetapkan sebagai tersangka. Presiden akan sangat berhati-hati mengambil keputusan terkait konflik yang terjadi antara KPK dan Polri. (baca: Istana: Presiden Jokowi Sadar KPK Saat Ini Tengah Terancam)

”Presiden sangat sadar dan sebab itu berhati-hati mengambil keputusan terkait masalah tersebut,” ujar Andi.