Jakarta - Perbandingan 16:18 dianggap tidak merefleksikan janji pembentukan kabinet dengan dominasi kalangan profesional. Padahal Presiden terpilih Joko Widodo pernah berujar, kabinet yang disusunnya tidak akan diwarnai aksi bagi-bagi kursi.

Pada konferensi pers di Kantor Transisi, Senin (15/9/2014) malam, Jokowi yang didampingi Wapres terpilih Jusuf Kalla dan Tim Transisi mengumumkankan komposisi kabinet pada masa pemerintahan 2014-2019. Seperti telah disebutkan di atas, Jokowi mengumumkan perbandingan tipis-tipis: 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 dari apa yang disebut profesional parpol.

Komposisi tersebut di atas, dianggap berbeda dengan janji Jokowi pada masa kampanye di mana pria asal Solo ini berulang kali menyatakan, kabinetnya akan didominasi oleh kalangan profesional.

Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto menilai Jokowi tidak bisa mewujudkan janjinya merampingkan kabinet dan tidak bagi-bagi kursi. "Jokowi tidak bisa melepaskan diri dan menghindari realitas politik saat ini. Janji kabinet ramping, tidak ada deal-deal politik, tidak bagi-bagi kursi akhirnya tidak terwujud," kata Heri

Berikut janji-janji Jokowi terkait komposisi kabinetnya itu:

1. Menteri Bukan Jatah

Joko Widodo pernah menegaskan jika jadi presiden nanti, ia tak akan bagi-bagi jatah kursi menteri dengan parpol koalisinya. Dia akan memilih sendiri menteri dengan penilaian kapasitas dan kualitas.

Jokowi mengatakan, dirinya mempersilakan jika ada partai yang bekerjasama dengan PDIP untuk mengajukan nama sebagai menteri. Namun keputusan tetap ada di tangannya, dan nama tersebut harus melewati berbagai tes. Jangan berharap banyak untuk dapat 'jatah' kursi menteri.

"(Menteri) bukan jatah. Bisa memasukkan nama, tapi harus sesuai kriteria. Artinya akan ada fit dan proper test. Kalau kriterianya pas ya mau diambil nggak apa. Kita ini mau membangun kabinet kerja," kata Jokowi di Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (29/4/2014).

Jokowi bahkan menegaskan kemungkinan terbesar nama menteri akan berasal dari luar partai. "Lebih besar (peluangnya) profesional," kata Jokowi. "Siapapun (untuk koalisi) silakan. Kita terbuka kok. Tapi jangan urusan kursi, urusan menteri," tambahnya.

2. Pemerintahan Profesional

Jokowi juga menegaskan pemerintahan yang akan dipimpinnya akan profesional. "Kita nggak mau bagi-bagi kursi. Pemerintahan ke depan harus profesional. Rakyat nggak akan menikmati kalau pemerintah cuma bagi-bagi kursi," ujar Jokowi di kediamannya, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/4/2014).

Jokowi pun menyatakan bahwa 'koalisi kerempeng' tetap akan kuat bila diisi orang-orang profesional. Dia tak takut bila nantinya akan 'digoyang' parlemen.

"Bukan mustahil kok itu kalau tidak bagi-bagi kursi. Kita pernah punya pengalaman di Solo, terus di Jakarta ini juga nggak ada istilah bagi-bagi kursi," sebut Jokowi.

Namun demikian PDIP tetap terus menjalin komunikasi politik dengan berbagai pihak. Komunikasi tersebut tak berkaitan dengan perjanjian membagi jatah kekuasaan. "Kalau pertemuan cuma bahas cawapres, jatah menteri, minta empat lima enam tujuh menteri, nggak ada gunanya buat rakyat," pungkas Jokowi.

3. Tak Ada Bagi Kursi

Jokowi pernah menyampaikan bahwa koalisinya terbuka untuk semua partai. Namun dia menekankan, tidak ada pembicaraan mengenai bagi-bagi kursi dalam koalisi itu.

"Kami terbuka pada semua partai. Silakan bergabung kami ini kan perlu koalisi," kata capres PDI Perjuangan itu usai 'blusukan' ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (13/4/2014).

4. Koalisi Bukan Transaksional Tapi Kerja Sama

PDI Perjuangan butuh koalisi untuk memuluskan langkah pencapresan Joko Widodo (Jokowi). Bicara soal koalisi tak bisa dilepaskan dengan hitung-hitungan pembagian jatah kursi di kabinet nantinya bila berhasil menjadi presiden.

Mengenai soal bagi-bagi kursi menteri terkait koalisi nanti, Jokowi menegaskan, "Ini sistem presidensial, ya kan. Jadi, yang namanya bagi-bagi kursi, bagi-bagi menteri, itu hanya ada di koalisi parlementar."

Koalisi itu, kata Jokowi, misalnya kalau partai dapat suara 20 persen maka dapat jatah menteri delapan. "Lalu kalau 10 persen ya jatah mu 5 kursi, hitung-hitungannya seperti itu," ujar Gubernur DKI Jakarta ini kepada wartawan di Balai Kota DKI, Kamis (10/4/2014).

Terkait hal tersebut Jokowi kembali menekankan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial. "Kita presidensial, kerja sama. Kalau bareng-bareng, ya harus mau kerja sama."

http://news.detik.com/read/2014/09/1...991101mainnews

detik..com verified panasbung, perlu di serang secara brutal dan membabi buta