TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta akan menggelar rapat pimpinan gabungan untuk menentukan nasib Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada Senin, 16 Februari 2015. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan rapat itu akan memutuskan langkah yang akan Dewan tempuh menyusul dikembalikannya Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Kami akan membahas hak yang akan diajukan," kata Taufik saat dihubungi, Ahad, 15 Februari 2015. Taufik berujar Dewan akan mengajukan hak interpelasi dan hak angket. Alasanya, Dewan menganggap Ahok--sapaan Basuki--melanggar hukum. Ia menuturkan, Ahok tak mengirimkan perda hasil persetujuan Dewan dan Pemerintah DKI ke Kementerian. Menurut dia, Ahok justru menyerahkan perda lain yang tak pernah dibahas bersama Dewan.

Politikus itu mengatakan masalah ini kemungkinan berujung pada pemakzulan. Menurut dia, ini bukan kali pertama Ahok bertindak tanpa mempertimbangkan DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah DKI. "Lagipula dia melanggar hukum, memang selayaknya dimakzulkan," kata dia.

Senada dengan Taufik, Ketua Fraksi Demokrat-PAN Lucky P. Sastrawiria menganggap Ahok menyepelekan DPRD DKI Jakarta. Selain itu, ia berujar ulah Ahok bisa memperlambat program pembangunan di Jakarta lantaran pencairan anggaran yang dipastikan molor. “Tingkah laku Ahok egois,” kata Lucky.

Ketua Fraksi Nasdem di DPRD, Bestari Barus, mengatakan perbuatan Ahok membuat suasana kerja sama antara kedua instansi semakin tidak nyaman. Ia menuturkan, tudingan Ahok bahwa DPRD menciptakan proyek siluman bernilai Rp 8,8 triliun justru dipicu oleh anak buah Ahok yang menyogok anggota dewan Rp 12 triliun. Duit itu ditujukan agar Dewan menyetujui rancangan perda APBD tanpa membahasnya lebih dulu. “Dia justru balik menyalahkan oang lain,” ujar Bestari.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah tak ambil pusing soal ancaman DPRD itu. Menurut dia, Pemerintah DKI siap menjelaskan jawaban atas pertanyaan Dewan ihwal pengajuan Perda APBD. “Kami akan jelaskan,” kata dia.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Agus Pambagyo mengatakan Kementerian Dalam Negeri harus mengambil sikap atas kisruh antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta. Menurut dia, penjelasan dari Kementerian bisa meredam ketegangan kedua instansi. Tindakan ini bertujuan mencegah berlarut-larutnya masalah. “Efeknya pasti pembangunan yang molor,” kata Agus.

Sumber suci

"Akibat banyak bacott "