Jokowi Longgarkan Larangan Rapat di Luar Kantor


VIVA.co.id - Pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan pembatasan rapat di luar kantor. Hal itu, karena sejak kebijakan tersebut diterapkan, pelaku usaha terkait, khususnya perhotelan mengalami penurunan omzet yang signifikan, hingga akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di Gedung DPR, Senin 9 Februari 2015, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencana Pembangunan Nasional, Dedy S Priatna, mengakui hal tersebut.

Ada pelonggaran kebijakan pelarangan rapat di hotel yang dilakukan instansi pemerintah. "Katanya sih begitu, cuma sampai sekarang belum ada resminya," ujarnya.

Dedy mengatakan, pelonggaran aturan tersebut khususnya berlaku bagi instansi-instansi pemerintah yang tidak mempunyai ruang rapat yang besar.

"Nanti, terutama mempertimbangan kalau kapasitas kantornya tidak mencukupi buat rapat," tambahnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi, pada Desember 2014 menurun sebesar 4,32 persen dibanding November 2014.

Dibandingkan Desember 2013 penurunan juga terjadi sebesar 5,6 persen dari rata-rata 55,73 persen menjadi 50,13 persen. Kebijakan pelarangan rapat di luar kantor yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinyalir menjadi penyebabnya.

Pemerintah, menurutnya, harus merespons dengan cepat penurunan ini, sehingga tidak ada sektor usaha yang terpuruk karena kebijakan yang diterapkan.

"Ini informasi baik bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan lain," ujarnya.


http://palingaktual.com/1439770/joko...r-kantor/read/



tuh si Yudi, Caleg gagal bikin kebijakan ngawur, diralat sendiri ama Presiden.