TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar hukum pidana Universitas Gajah Mada, Eddy Hiariej, mengatakan sidang praperadilan Budi Gunawan seharusnya tidak sampai tahap pembuktian. Pasalnya, kata Eddy, jika melihat sifat formalistik hukum acara pidana, penetapan tersangka bukanlah kompetensi praperadilan.

“Melihat dari dasar itu saja, hakim harusnya langsung menolak gugatan ketika mendengar permohonan pengacara Budi Gunawan dan jawaban Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Eddy saat dihubungi, Rabu, 11 Februari 2015.

Eddy mengaku merasa khawatir jika sidang praperadilan bakal menerima gugatan Kepala Lembaga Pendidikan Polisi itu. Musababnya, sidang yang memasuki tahap pembuktian menjadi indikasi diterimanya gugatan. 

“Logikanya, buat apa hakim menghabiskan waktu memeriksa bukti dan saksi bila ia sadar gugatan ini tak tepat,” kata Eddy.

Sidang praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali dilanjutkan hari ini. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi pemohon dan saksi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Budi Gunawan.

Tim kuasa hukum Budi Gunawan berencana menghadirkan tiga saksi ahli dan dua saksi biasa dalam sidang lanjutan hari ini. Pengacara Budi Gunawan, Fredrich Yunadi, mengatakan dua saksi yang akan dihadirkan adalah penyidik KPK.

Budi Gunawan mengajukan praperadilan ke Pengadilan terkait dengan statusnya sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh KPK. Status itu diterima Budi ketika dirinya menjadi calon tunggal Kepala Polri dan pencalonannya sudah disetujui DPR. Namun Presiden Joko Widodo belum melantik karena menunggu proses hukum yang diajukan Budi Gunawan.

http://m.tempo.co/read/news/2015/02/...n-budi-gunawan

uda kelihatan dari penunjukkan hakim,rasanya surat kaleng u/ wartawan di KPK benar,sudah di set dr awal