JAKARTA – Sebanyak 159 Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. Namun hanya 37 RUU yang jadi prioritas pembahasan tahun ini.

Dalam sidang paripurna pembahasan Prolegnas, Wiliam Wandik, anggota DPR dari Fraksi Demokrat ini secara tiba-tiba mengamuk dan protes keras kepada pimpinan DPR.

"Papua harus Otsus, waktu Jokowi datang ke Papua dia janjikan itu.Tolong lihat lihat persoalan ini dengan serius, kita bicaa soal keutuhan negara, eksistensi negara," kata Wiliam, anggota DPR dari Papua ini, dalam sidang paripurna di gedung DPR RI Jakarta, Senin (9/2/2015).

Setelah itu dia tiba-tiba berdiri sambil mengangkat gelas lalu dibanting ke meja. Beberapa anggota Dewan yang ada di sekitarnya berusaha menenangkan Wiliam.

Menurutnya, mayoritas fraksi pada saat pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) bersama pemerintah, sepakat untuk menjadikan RUU Otsus Plus sebagai RUU prioritas yang dibahas pada tahun ini. Belakangan, usulan agar menjadikan RUU itu justru batal masuk ke dalam prioritas.

"Kenapa ini hanya masuk ke dalam long list? Ini artinya penyelenggara negara tidak dapat menyelesaikan persoalan bangsa," kata Wiliam.

Usai sidang Wiliam bercerita, dari 10 fraksi yang membahas RUU di Baleg, enam diantaranya setuju agar RUU Otsus Plus masuk ke dalam prioritas.

Namun, pemerintah kemudian menawarkan opsi lain yakni dengan memberikan alokasi dana sebesar Rp 720 miliar bagi pembangunan Papua. Alokasi tersebut saat ini sedang diajukan di dalam pembahasan APBN Perubahan.

"Pemerintah bilang sudah menyiapkan dana besar untuk pembangunan, tapi pembangunan itu akan dilakukan oleh militer. Itu kan tidak masuk akal. Butuh waktu yang lama dan dana yang besar untuk membangun Papua," katanya.

Sumber


Pengalaman Prov Timtim yg skrg menjadi Republik Timor Leste harus dijadikan cermin oleh pemerintah Jokowi
Mereka mengusulkan Otonomi Khusus tetapi ditolak oleh Mantan Presiden Suharto. Hasil akhirnya, Timtim yg sdh begitu banyak merugikan RI terpaksa harus lepas dari NKRI, dan Merdeka sbg Republik Timor Leste.
Terhadap Papua, Pemerintah harus lebih berhati-hati menentukan sebuah kebijakan. Kalau dibilang hanya militer yg bisa melaksanakan pembangunan di Papua, itu alasan klise.