Mayoritas masyarakat Indonesia atau sekitar 83 persen lebih mempercayai KPK daripada lembaga Kepolisian dalam hal pemberantasan korupsi.

Hanya 2,1 persen masyarakat yang percaya lembaga kepolisian mampu menangani korupsi.

Hasil itu merupakan survei Persepsi Masyarakat terhadap Isu KPK Vs Polri yang diadakan Litbang Beritasatu pada 28 Januari - 1 Februari 2015.

Jumlah sampel 500 orang mewakili pengguna telepon di 5 kota besar di Indonesia yakitu DKI Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar.

Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku telepon yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error kurang lebih 4,5 pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Ketua Tim Litbang Beritasatu Didik J Rachbini memaparkan, jika masyarakat dihadapkan pada dua pilihan antara KPK dan Kepolisian, maka 57,8 persen masyarakat lebih mempercayai KPK, dan hanya 11 persen yang mempercayai Kepolisian. Sementara sisanya tidak tahu.

Dikatakan, perseteruan KPK versus Polri sudah berlangsung reguler dan tidak mudah dipecahkan Padahal seharusnya kedua lembaga tersebut bekerja sama karena KPK memerlukan dukungan Polri terutama dalam hal kekurangan penyidik sampai saat ini.

"Perseteruan sekarang melebar ke dalam politik dan partai dimana di dalam PDIP sendiri Jokowi tidak sepenuhnya mendapat dukungan. Akibatnya bukan tidak mungkin Jokowi mempertimbangkan Plan B, yakni berkomunikasi dengan KMP," kata Didik dalam paparan hasil survey Litbang Beritasatu di gedung Beritasatu Media Holding, Jakarta, Selatan, Jumat (6/2).

Dalam keadaan kritis pergeseran politik bukan tidak mungkin dan bahkan bisa terjadi. Mengenai Plan C relatif masih sulit karena membuat partai baru tidaklah mudah.

Lebih lanjut Didik memaparkan, sebagian besar atau 58 persen publik percaya bahwa kasus yang menimpa komisioner KPK saat ini merupakan upaya kriminalisasi. Hanya 15 persen publik percaya bahwa kasus hukum yang menimpa KPK murni kasus hukum. Sementara 27 persen menyatakan tidak tahu.

Didik menyebutkan, mayoritas publik atau 67 persen publik percaya bahwa selama ini ada upaya untuk melemahkan KPK. Hanya ada 12 persen publik yang tidak mempercayai adanya upaya-upaya untuk melemahkan institusi KPK.

"Namun harapan publik terhadap Presiden Jokowi masih sangat tinggi. Sebanyak 69 persen masyarakat yakin bahwa Presiden Jokowi mampu menyelesaikan perseteruan antara KPK dan Polri," katanya.

Didik menambahkan, KPK masih menjadi lembaga penegak hukum yang paling memuaskan masyarakat. Sebanyak 66 persen publik puas terhadap kinerja KPK. Sementara kepuasan publik atas kinerja kepolisian hanya 23 persen.

Penangkapan BW

Sementara mayoritas publik atau sebesar 52 persen meyakini bahwa penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh kepolisian tidak melalui prosedur yang benar. Sebaliknya, hanya 18 persen publik meyakini kepolisian telah melakukan sesuai prosedur yang benar.

Sedangkan dalam kasus penetapan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh KPK sebagian besar publik atau 47 persen meyakini bahwa penetapan tersebut telah melalui prosedur yang benar. Hanya 21 persen publik yang meyakini bahwa penetapan tersangka untuk BG oleh KPK tidak melalui prosedur yang benar.

Sebagaimana diketahui, perseteruan KPK versus Polri sudah terjadi yang ketiga kali atau bahkan lebih dengan isu-isu yang kecil Mulai dari kasus Antasari, Joko Santoso dan sekarang kasus BG dan AS.

Perseteruan pertama melibatkan KPK vs Polri dan Antasari dengan kasus yang menyisakan pertanyaan telah menggiringnya ke penjara Kasus heboh berikutnya adalah korupsi Joko Santoso dimana KPK "diserang" tetapi karena dukungan publik kuat.


SUMBER