Sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) melawan KPK di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel resmi digelar dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon. Kuasa hukum BG menegaskan bahwa penyidikan KPK untuk BG tidak sah dan layak dibatalkan.

Kuasa hukum BG yang membacakan permohonannya secara bergiliran menyebut, penetapan tersangka, penyelidikan, bahkan penyidikan untuk BG tidak sah. Alasannya, BG yang ditersangkakan dalam kapasitas sebagai karobinkar bukan tergolong penyelenggara negara.

Selain itu, pihak BG juga menyinggung bahwa penetapan tersangka KPK terhadap BG di tengah proses pencalonannya sebagai kapolri menandakan bahwa KPK tengah mengintervensi pemerintahan. Lagi pula, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara memiliki hak prerogatif menunjuk pembantunya tanpa harus meminta masukan dari KPK.

"Hal itu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang atau abuse of power," kata kuasa hukum BG, Maqdir Ismail membacakan permohonannya, dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Sarpin Rizaldi, di PN Jaksel, Senin (9/2).

Selain itu, pihak BG juga menyebut langkah hukum yang diambil KPK untuk BG cacat secara yuridis, sehingga hakim diminta untuk mengoreksi dan membatalkan penetapan tersangka terhadap BG.

Pihak KPK yang diwakili Kabiro Hukum KPK, Chatarina Muliana Girsang meyakini bahwa pihaknya bakal menang. Sebab, objek yang digugat oleh pihak BG bukan ranah praperadilan.

"Ini baru pertama kali KPK dipraperadilankan karena menetapkan tersangka. KPK menolak seluruh alasan permohonan praperadilan," katanya.


SUMBER