Beda Tipis Jumlah Menteri Profesional Dari Kabinet SBY, Pendukung: Jokowi Sensasional!
Selasa, 16 September 2014

JAKARTA, POS RONDA– Komposisi kabinet kerja yang disampaikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendapatkan tanggapan yang beragam dari berbagai pihak.

Kemarin (15/9), Jokowi mengumumkan komposisi kabinetnya yang tersusun dalam 34 pos kementerian, dengan 18 orang menteri berasal dari kalangan profesional, sementara 16 berasal dari kader partai politik.

Sebagian kalangan menilai bahwa komposisi ini tidak jauh berbeda dengan kabinet yang berada di bawah kepemimpinan presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I pada periode 2004-2009 terdiri dari 17 profesional dan 17 kader partai, sementara KIB jilid II periode saat ini memiliki komposisi 14 profesional dan 20 kader partai.

Sukarelawan Tim Transisi Jokowi-JK, Roni Hastiawan, mengatakan perbedaan satu atau dua bukanlah masalah besar, dan bahwa langkah yang diambil oleh presiden terpilih sebagai gebrakan yang sensasional serta menggambarkan kehendak rakyat.

“Beda satu atau dua menteri profesional tidak masalah, yang penting beda. Ini jelas langkah berani dan sensasional. Ini menunjukkan bagaimana Pak Jokowi perhatian kepada rakyat, dengan memberikan porsi lebih besar pada kaum profesional. Ingat ya, beda hanya satu-dua dengan kabinet SBY jilid I bukan masalah. Ingat itu. Ingat, ya. Pokoknya radikal.” ujar Roni saat diwawancara di luar pagar Kantor Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, kemarin malam.

Pada masa kampanye pemilihan presiden (pilpres), Jokowi pernah mengatakan bahwa dirinya ingin menciptakan kabinet ramping yang hanya diisi oleh para profesional. Poin ini menjadi amunisi andalan Jokowi dalam mendulang suara dari para generasi muda yang telah mencapai titik jenuh dengan kinerja partai politik yang dianggap kurang baik.

Namun, dengan adanya pernyataan komposisi kabinet, maka hampir dipastikan harapan Jokowi saat kampanye tersebut tidak akan terlaksana. Roni menyatakan bahwa hal tersebut adalah bagian dari realita politik. Menurutnya, publik tidak seharusnya berharap bahwa Jokowi akan bisa menepati semua janjinya.

“Ini namanya realita politik, jadi semua harus dikompromikan. Saya imbau masyarakat untuk tidak memaksa Pak Jokowi untuk memenuhi seluruh janji politiknya. Kenyataannya berat, jadi publik harus bisa memaklumi Pak Jokowi, dong. Daripada Pak Jokowi memahami 250 juta orang, kan lebih baik 250 juta orang memaklumi Pak Jokowi. Kalau ada yang kecewa, ya bukan salah Pak Jokowi. Salahnya sendiri kenapa terlalu berharap.” tegas pria yang dulu tergabung dalam Jokowi Social Media Outstanding Consultatory Klub (JOSMOCK) ini.

Roni kembali menekankan perbedaan jumlah menteri profesional dari calon kabinet Jokowi-JK dengan kabinet SBY. Ini menunjukkan setidaknya setengah dari janji Jokowi untuk tidak melakukan pembagian jatah kursi menteri kepada para partai pendukungnya bisa terlaksana. Bagi Roni, jika ada anggota tim sukses atau tim transisi non-partai yang masuk ke dalam kabinet, itu tidak dapat dihitung melanggar janji.

“Kami ini kan mendukung secara profesional, jadi wajar bila di antara kami di Tim Transisi ada yang menjadi menteri. Menteri dari non-partai itu hitungannya profesional, bahwa dulunya ada di tim sukses atau tim transisi tidak jadi soal. Jangan bilang Pak Jokowi melanggar janji, ya. Pokoknya beliau tidak bagi-bagi jatah.” ungkapnya.



Di tempat terpisah, pengamat politik Nyoman Suradama berpendapat bahwa komposisi kabinet pada dasarnya merupakan hak prerogatif presiden dan harus dihargai sebagai langkah politik Jokowi dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perpolitikan yang ada. Apalagi, Jokowi menjanjikan hanya akan ada satu orang wakil menteri, dari sebelumnya berjumlah 17 pada pemerintahan SBY. Selain itu, meski jumlah kementerian tetap sama, terdapat perbedaan dengan adanya 6 kementerian hasil gabungan dan 3 kementerian baru.

Ia berpendapat bahwa perbedaan antara janji politik Jokowi saat kampanye dan langkah yang diambilnya kini merupakan bagian dari tradisi politik secara universal, di mana selalu ada janji yang tidak ditepati atau disesuaikan kembali oleh seorang politisi.

Walaupun demikian, Nyoman berharap bahwa komposisi kabinet Jokowi tersebut nantinya memang diisi oleh orang-orang yang cakap di bidangnya masing-masing meski dari kalangan non-partai maupun kader partai.

“Posisi dan kondisi seperti ini sebenarnya bagian dari kenaifan politik Jokowi. Ia – seperti politisi lainnya – akhirnya akan sadar bahwa menciptakan janji lebih mudah dibandingkan membuat janjinya menjadi nyata. Semoga ia benar sadar dan pembelajaran seperti ini yang akan membentuk Jokowi menjadi pemimpin yang lebih baik.” paparnya.

Nyoman juga mengingatkan bahwa Jokowi dan JK juga harus paham bahwa apa yang dijanjikan oleh mereka dulu pastinya akan ditagih oleh publik, dan setiap tanda-tanda luputnya janji dan inkonsistensi akan jadi pukulan bagi legitimasi dan kepercayaan rakyat pada mereka. (Sha01)


Sumber:
POS RONDA - Indonesia's Political Infotainment
Disclaimer

====

Marilah kita terima sisi positifnya: minimal nggak jadi punya 240 menteri.

Semua pihak harap tenang, masih terlalu dini untuk bilang "Salam dua jari digigit". Perjalanan masih panjang.