Jember, HanTer - Rencana DPRD Jember mengusulkan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang akhlak dan prilaku pelajar menuai kontroversial. Soalnya, dalam perda itu, keperawanan menjadi salah satu indikator kelulusan.

Rencana tersebut didasari adanya prilaku tak senonoh pelajar Jember beberapa waktu lalu. Mereka khawatir akan bermunculan kembali kasus yang sama di masa mendatang jika tidak diawasi. Dewan ingin mengajak Dinas Pendidikan untuk melakukan gerakan khusus untuk melindungi moral anak bangsa. Sebab, tugas dari lembaga pendidikan bukan hanya memberikan proses belajar mengajar, namun juga harus mendidik moral anak didiknya. BACA: Perda Akhlakul Karimah, Atur Tentang Keperawan Pelajar

“Kasus-kasus tidak senonoh kerap terjadi di tingkat pelajar. Agar kasus serupa tak terulang, jadikan keperawanan sebagai indikator kelulusan,” ujar anggota Komisi D DPRD Jembar, Habib Isa Mahdi.

Anggota Komisi D, Mufti Ali mengusulkan hal yang sama. Dia menilai bobroknya akhlak pelajar tidak hanya terjadi di tingkat SMA dan Universitas. Bahkan Siswa SD dan SMP sudah mengenal apa itu seks bebas. "Saya usulkan wacana ini dalam bentuk Perda, bisa dalam bentuk Perda akhlakul karimah," tegasnya.

Usulan tes keperawanan dan keperjakaan sebagai bagian syarat kelulusan sekolah akan membebani siswa dari sisi psikologis. Psikolog Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan, tes akan membebani siswa.

“Disaat tes ini diberlakukan, siswa bisa saja hilang konsentrasi belajar, takut hasil tes salah, dan akhirnya nilai akademik jelek. Padahal tes belum dijalani, siswa sudah terbebani psikologis,” kata Herlina, Rabu (4/2/2015).

Alumni S2 Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya ini mengingatkan, tes ini akan membuat siswa yang benar-benar masih perawan dan perjaka merasa terlecehkan. Sedangkan yang sudah tidak perawan dan perjaka bisa menempuh banyak cara supaya hasil tes bisa dimanipulasi.

Celah jual-beli hasil tes bisa dimanfaatkan oknum. “Untuk mutasi siswa antarsekolah saja bisa menjadi celah bagi oknum sekolahan mengambil keuntungan, apalagi yang seperti ini,” sebut Herlina yang juga ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.

Kalau hasil tes keliru, kata Herlina, secara agama ini bisa masuk kategori fitnah. “Misalkan siswa masih perawan atau perjaka, terus hasil menyebut sebaliknya, tentu ini menjadi beban siswa dan orangtua. Dari segi agama, ini bisa jadi sebagai fitnah tidak langsung,” sebut ibu tiga anak ini.

Herlina juga mengingatkan tidak semuanya siswi yang tidak perawan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Pasutri). Bisa saja robeknya selaput dara lantaran olahraga ekstrim atau pemicu lain. “Prinsipnya, saat akan maupun sesudah dilakukan (tes) tetap tidak menguntungkan bagi siswa secara psikologis,” tukasnya.
 
(Anu)

http://harianterbit.com/m/welcome/re...elulusan-Siswa

tes keperawanan dan keperjakaan tes keperawan oklah dokter pongasi siap lah keperjakaan