Presiden Joko Widodo belum juga melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Padahal yang bersangkutan telah melewati semua tahap untuk menjadi Kapolri sehingga sah secara hukum dan politik. Tentu saja, status tersangka yang disematkan lembaga antirasuah kepadanya, 25 hari lalu, jadi pertimbangan.


"Presiden pasti punya perhitungan dan kesimpulan yang tepat. Kita percayakan kepada Presiden," kata Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI dalam agenda perayaan ulang tahun Himpunan Mahasiswa Islam, di JCC Jakarta Selatan, Kamis (5/2) malam.


Sebagai orang nomor satu di republik ini, Jokowi seharusnya menjadi yang pertama tahu seluruh alur informasi terkait nasib negara, tak terkecuali soal calon Kapolri. Pekan depan, Jokowi dikabarkan akan mengambil keputusan soal kisruh ini.


Namun, pertentangan malah datang dari pojokan pendukung Jokowi, PDI Pejuangan sebagai partai utama Koalisi Indonesia hebat. Kepada CNN Indonesia, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang hukum, Trimedya Panjaitan mengatakan tetap ingin Budi Gunawan dilantik. Namun dengan tekanan politik yang sangat kuat dari masyarakat, kemungkinan hal itu urung dilakukan."Secara aturan ya itu kan harus dilantik," kata Trimedya beberapa waktu lalu saat berbincang dengan CNN Indonesia.


Acuan Trimedya untuk pelantikan Budi adalah UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Disebutkan, calon Kapolri yang sudah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan dari DPR RI, harus dilantik menjadi Kapolri.


Meskipun dengan dalih sesuai aturan dan hukum positif di Indonesia mengacu pada konstitusi, sangat logis kiranya jika Jokowi menunda pelantikan atau bahkan membatalkannya lantaran status tersangka Budi Gunawan. Sulit menerima, bagi masyarakat awam, seorang pemimpin institusi hukum sebesar Polri tersangkut masalah hukum.


Namun kemudian pembelaan malah datang dari koalisi seberang besutan Prabowo Subianto CS. Partai-partai di Koalisi Merah Putih malah kemudian mendukung Jokowi dan memberikan sepenuhnya pada Jokowi untuk memutuskan siapa yang bakal menjadi Kapolri.


Ketimbang ribut lantik atau tidak melantik, Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon memilih untuk menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi.


"Presiden itu mempunyai kekuasaan. Kalau besok dia mau reshuffle kabinet atau membuat perppu, bisa saja. Apalagi cuma masalah Kapolri,"kata Fadli belum lama ini.


Saat dikonfirmasi, apakah Koalisi Merah Putih bersedia menampung Jokowi jika Koalisi Indonesia Hebat menarik dukungan mereka, Fadli belum mau bicara banyak. Ia hanya berkata, demi kepentingan bangsa KMP siap melakukan apa saja.


Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Jokowi di Istana Presiden. Melanjutkan pertemuan empat mata itu, para petinggi KMP berembuk di Bakrie Tower. Ya, seluruh pentolan KMP.


Ketua Tim 9 Syafii Maaraif kepada CNN Indonesia menceritakan saat dirinya berkomunikasi dengan Presiden ihwal pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri beberapa hari lalu.


"Pak Jokowi semalam telepon saya setelah bertemu dengan Megawati Soekarnoputri di Istana Negara. Jokowi bilang pada saya selamat, ya. Tidak ketemu juga pandangannya," kata Syafii kepada CNN Indonesia, Rabu (4/2) pagi.


Syafii menceritakan dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri semalam, sang ketua umum partai berkukuh meminta presiden untuk melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian. Namun, lanjut Syafii, Presiden Joko Widodo tetap mengatakan kepada Megawati kalau dia Tidak akan Melantik Budi Gunawan.


Langkah apapun yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi sebaiknya berdasarkan pada aturan yang berlaku.


Bukan atas tekanan kiri kanan, depan belakang, pun tidak dari para petinggi partai yang bersifat transaksional. Jokowi sah untuk menunda atau bahkan menggagalkan pelantikan Budi Gunawan. Asal, itu merupakan wujud konsistensi janjinya untuk hanya tunduk pada konstitusi dan rakyat.