LINTAS7.COM – JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun melihat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah memainkan politik santun. Hal itu kata Refly, terlihat bagaimana Jokowi menyikapi penangguhan pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan menjadi Kapolri. Hal itu pula sambung Refly merupakan sinyal Jokowi tidak akan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri baru.

Sinyal itu, ketika Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pada 16 Januari 2015 terkait menunda pelantikan Budi Gunawan dan mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas. Politik ini terkesan tersirat untuk menunda proses pelantikan.

“Jokowi menjalankan politik santun, tidak terus terang. Ditunda dan menunggu proses peradilan. Padahal, proses peradilan tidak sebentar, berbulan-bulan,” kata Refly, dalam sebuah diskusi di Kantor YLBHI, Jakarta, Kamis (05/02/15).

Selanjutnya, ucapan yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang menyebut alangkah lebih indahnya Budi Gunawan mundur. Pernyataan Pratikno, menurut Refly merupakan secara tidak langsung pernyataan dari Jokowi selaku Presiden RI.

“Jauh akan indah kalau BG mundur, itukan sinyal Jokowi, Masalahnya tidak mau mundur, inilah kekeliruan kita, yang melihat ini semata perspektif hak,” tutur Refly.

Lebih dalam Refly menjelaskan, meski memang secara undang-undang tidak ada yang mengatur pejabat publik yang dikenakan sangkaan dugaan korupsi harus mundur. Namun, secara etika tidak pantas bagi tersangka korupsi memimpin sebuah lembaga atau institusi.

“Seharusnya Budi Gunawan tau dirilah sehingga Jokowi bisa mengajukan nama baru ke dewan,” pungkasnya

http://lintas7.com/refly-harun-jokow...olitik-santun/

anjeeengg.... ternyata jokowi lagi mengajarkan norma norma dan kesantunan ke kita kita semua