BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung tidak ingin kasus dugaan bantuan umrah fiktif terjadi lagi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan memperketat pengawasan penyeleksian penerima bantuan umrah.

Salah satu cara yang ditempuh Pemprov Lampung adalah dengan membuat payung hukum untuk mengatur penyeleksian itu. Kepala Biro Bina Mental Ratna Dewi mengatakan, draf pengajuan sudah sampai ke biro hukum untuk dikaji dan segera diteruskan ke Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo agar bisa secepatnya diteken.

"Berdasarkan pengalaman yang sebelumnya ya. Untuk memperkuat pengawasannya, kita sudah buat draft pergubnya dan sudah di biro hukum. Masih di koreksi sih," kata dia, kemarin.

Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk mengatasi dan meminimalisasi pelanggaran dalam pengajuan bantuan umrah tersebut. "Disitu nanti dibahas juga aturan dan punishment-nya seperti apa. Ya ini bentuk pengawasan kami agar pelaksanaan juga bisa lebih bersih," jelasnya.

Saat ini, sambungnya, yang berhak menerima bantuan umrah tersebut diprioritaskan bagi kalangan masyarakat ekonomi lemah. Untuk kalangan PNS pun demikian. Yang diprioritaskan adalah golongan I dan II saja.

"Untuk PNS adalah Golongan I dan II saja, dan guru ngaji, semuanya yang kita prioritaskan adalah yang ekonomi lemah," tegasnya.

Diketahui, untuk tahun 2015 ini, ada kuota sebanyak 250 orang yang akan diberangkatkan melaksanakan umrah dengan menggunakan dana APBD 2015. Untuk kebutuhan ini dialokasikan dana sebesar Rp6,8 miliar.

Ditambahkan Ratna, keberangkatan awal rencananya dilaksanakan pada akhir Maret 2015 ini. Pemberangkatan tahap pertama disiapkan hanya untuk 40 orang saja.

"Namun ini belum fix ya. Masih akan kita rapatkan terlebih dahulu. Cuma memang sudah ada bahasannya seperti itu," tuturnya.

Lantas, bagaimana mengenai bantuan umat agama lain? Biro Mental menyediakan kuota sebanyak 20 orang untuk empat agama lainnya yang diakui di Indonesia. Masing-masing mendapatkan jatah lima orang.

"Mereka mengajukan atas persetujuan tokoh agama yang ada lembaganya. Nah, nanti kita koreksi apakah benar-benar layak atau tidak," jelasnya.

Sebelumnya, DPRD Lampung mendukung Biro Bina Mental untuk benar-benar memperketat proses penyeleksian 250 penerima bantuan umrah.

Anggota DPRD Lampung Tulus Purnomo mengatakan, pendataan pengajuan setiap masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan tersebut yang harus benar-benar dipantau. Pasalnya, hal ini rentan penyimpangan.

’’Banyak kasus terjadi yang tidak sesuai, yang akhirnya merugikan berbagai pihak, termasuk satuan kerja yang bersangkutan. Untuk itu, kami harap penyaluran kebijakan ini benar-benar dipantau. Jangan sampai nantinya jatuh pada masyarakat yang mampu. Artinya itu tidak tepat sasaran,” tandasnya.

Ia menjelaskan, harusnya ada formula untuk memperketat penerimaan bantuan ini. Dicontohkan, pemeriksaan bisa hingga masalah pengecekan fisik kekayaan seseorang dan tidak berdasarkan data yang disetorkan saja.

"Syarat-syaratnya harus jelas, harus sesuai dengan aturan yang ada. Kalau tidak sesuai ya harus dipertanggungjawabkan. Pantau hingga benar-benar detail. Bila perlu ada pengecekan dan jangan hanya formalitas," kata dia.

Masih menurutnya, Pemprov juga harus tegas memberikan punishment keras untuk memberikan efek jera kepada oknum-oknum nakal yang melanggar. "Agar benar-benar bantuan ini bisa tersalurkan secara tepat. Nah, jangan sampai terjadi lagi misalnya, bahkan malah ada pejabat yang mendapatkan jatah itu. Artinya ini kan melanggar aturan yang ada," terang dia.

Sementara, Kadiskominfo Lampung Crisna Putra mengatakan akan mengkoordinasikan hal ini dengan satuan kerja terkait. "Tentunya, nanti akan kita koordinasikan dan akan benar-benar kita kawal. Tidak hanya disini saja, akan tetapi di beberapa sektor lain juga," katanya singkat. (red/p4/c1/fik)

SUMUR