Politisi PDI Perjuangan, Puan Maharani, menegaskan bahwa Joko Widodo masih menjadi petugas partai tersebut. Ia tidak mempermasalahkan jika ada partai lain yang ingin mencalonkan Jokowi sebagai presiden pada Pemilu Presiden 2019.

Hal itu disampaikan Puan menyikapi wacana organisasi Pro Jokowi (Projo) berubah format menjadi partai baru dan mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada pemilu mendatang. Menurut Puan, setiap orang memiliki hak untuk membentuk parpol dan menentukan sikap partainya.

"Itu kan hak politik semua warga negara. Asal ada orangnya, ada nama parpolnya, boleh-boleh saja. Sah-sah saja semua orang mau bangun parpol," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2015) siang.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu tidak mempermasalahkan jika nantinya Jokowi bersedia diusung oleh Projo pada pemilu mendatang. Demikian pula jika Jokowi bersedia dicalonkan sebagai presiden oleh partai selain PDI-P.

Namun, Puan mengingatkan bahwa Jokowi sebelumnya berhasil menjadi presiden karena diusung oleh PDI-P. Oleh karena itu, secara etika politik, Jokowi masih menjadi bagian dari partai berlambang banteng tersebut.

"PDI-P bersama Jokowi dan Jokowi masih sebagai petugas partai, kader PDI-P," ucap Puan.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pro Jokowi (DPC Projo) Solo Sugeng Setyadi mengatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya siap berubah menjadi partai politik apabila dikehendaki (baca: Relawan Jokowi di Solo Berniat Jadi Parpol). Hanya saja, perubahan bentuk tersebut harus seizin dari pimpinan dewan pembina, yakni Presiden RI Joko Widodo.

"Ya, kami siap untuk mendukung Pak Jokowi hingga 2019. Kalau memang Pak Jokowi menginginkan ada perubahan ke parpol, kami siap juga tidak ada masalah," katanya.


SUMBER

Para relawan pendukung Joko Widodo memunculkan benih partai baru 'Pro Jokowi' dan peluitnya ada di Presiden Jokowi. Bagaimana bila mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu hijrah ke partai baru padahal secara etika ia dibesarkan PDIP?

"Tanya Jokowi, kok tanya saya. Tentang politiknya tanya orang per orangannya. Yang jelas sekarang PDIP bersama Jokowi dan Jokowi masih petugas partai, kader PDIP," kata politikus PDIP Puan Maharani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2015).

Puan berujar pembentukan partai baru adalah hak setiap warga negara. Selama mekanisme yang ditempuh benar, Menko PMK ini tidak mempermasalahkan partai 'Pro Jokowi'.

"Itu kan hak politik tiap warga negara ya. Kalau ada orang dan ada nama parpol dan disahkan pemerintah, ya boleh-boleh saja," ucapnya.

Rumor bahwa Jokowi mendapat tekanan dari PDIP sempat mencuat di tengah kisruh KPK-Polri. Relawan yang gusar melihat tingkah partai pengusung ini pun memunculkan benih partai baru.


SUMBER