JAKARTA - Kubu calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla merasa ringan dalam menghadapi persaingan memperebutkan suara pemilih di pemilu presiden mendatang. Sebab, partai koalisi pengusung duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu tak tersandera kasus korupsi.

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto mengatakan, pemilih mencatat kasus-kasus korupsi yang membelit politisi di partai politik pengusung duet capres-cawapres. Menurutnya, kasus-kasus itu menjadi referensi bagi pemilih untuk menentukan pilihan di pilpres nanti.

Merujuk sebuah hasil survei, Hasto menyebut 78 persen responden ingat kasus korupsi besar di negeri ini. “Kuatnya memori rakyat tersebut tidak lain karena korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan,” kata Hasto di Jakarta, Rabu (2/7).

Wakil Sekjen PDIP itu menambahkan, jika korupsi bisa diberantas maka APBN akan maksimal dalam membiayai program-program pro-rakyat. “Jika korupsi diberantas, maka setiap desa bisa menerima dana lebih dari Rp 1,4 miliar. Bahkan pendapatan gaji TNI, POLRI, dan PNS bisa naik dua kali lipat,” lanjutnya.

Hasto menambahkan, hal itu bisa dilakukan jika presiden terpilih mendatang tidak tersandera kepentingan elite politisi yang ikut mengusung di pilpres. Menurutnya, sangat penting presiden Indonesia nanti bukan hanya pemimpin yang sederhana, tetapi juga berpengalaman, tegas dalam prinsip dan tidak punya beban masa lalu.

“Pemimpin yang seperti ini tidak terbebani oleh koalisi. Joko Widodo hadir sebagai pemimpin yang tidak memiliki beban,” tandas Hasto.

Ia lantas menyebut elite partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang terseret kasus korupsi. Misalnya kasus Hambalang, Century, suap impor daging sapi, suap kehutanan.

Lebih ironis lagi, lanjut Hasto, dukungan ke Prabowo-Hatta justru karena motif bagi-bagi kursi menteri. “Koalisi pengusung Prabowo-Hatta kini bagaikan kapal besar yang penuh dengan gerbong persoalan masalah korupsi. Bahkan antrean janji jabatan menterinya pun terbentang panjang,” sindirnya.(ara/jpnn)

sumer

korupsi no.1, presidennya no.2