TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyatakan pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi Kepala Polri harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Alasannya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Budi Gunawan di dalam rapat paripurna atas rekomendasi calon tunggal yang diajukan Jokowi.
"Kalau dia (Jokowi) tidak melantik beliau mengundang masalah tata negara yang luar biasa besar. Tak bisa anda beralasan anda yang mengusulkan dan anda pula yang bisa mengesampingkan. Ini berdasarkan hak contrarius actus, tidak bisa tidak (melantik)," kata Margarito setelah diskusi bertajuk "Pembubaran Unit Staf Kepresidenan Menuju Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan Jokowi-JK" di Menteng, Jakarta, Senin (2/2/2015).
Dalam hukum administrasi negara, asas contrarius actus merupakan asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkan.
"Disitu masalah. Ini bukan masalah menakut-nakuti presiden tetapi beginilah kerja konstitusional dari kerja konstitusi dan telah dilakukan DPR," tegas Margarito.
Kewajiban yang telah dilaksanakan DPR mengharuskan mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga harus menunaikan kewajibannya sesuai undang-undang. Bahkan, kata Margarito, pemberhentian dan pelantikan Kepala Polri harus dilaksanakan secara bersama-sama.
"Kewajiban konstitusional dan DPR telah menyatakan sudah setuju maka timbul hak BG (Budi Gunawan) menjadi Kapolri dan muncul pula kewajiban presiden melakukan kewajiban hukum ini,"jelas Margarito.
Mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara tahun 2006-2007 itu juga menyatakan Joko Widodo berhak untuk memberhentikan kembali Budi Gunawan setelah pelantikan. Hal ini juga berkaitan dengan asas contrarius actus yang dimiliki seseorang yang membuat keputusan.
"Tidak apa-apa itu sah. Dalam konteks itu berlaku asas contarius actus. Dia punya hak mengangkat dan memberhentikan. Kalau dia (Jokowi) angkat dulu terus berhentikan itu clear (bersih) dan terhindar dari badai impeachment,"kata Margarito.