Berbagai kisruh dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama 100 hari kerja pertamanya tidak merubah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Bahkan, 70,1 persen masyarakat mengaku puas akan kepemimpinan Jokowi.

Hal ini terungkap dalam survei Populi Center sejak 16-22 Januari 2015 kepada 1.200 responden yang dipilih melalui metode multistage random sampling.

"Temuan penting yang dihasilkan dari survei ini adalah tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi di mana 70,1 persen responden mengaku puas," kata peneliti Populi Center, Nico Harjanto, dalam diskusi Perspektif Indonesi 'Alhamdullilah Lewat 100 Hari' di Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).

Survei dengan teknik wawancara ini juga menemukan hanya 25,8 persen responden yang menyatakan kurang puas kepada Jokowi-JK. Sementara 4,1 persen masyarakat tidak tahu atau tidak menjawab.

Nico menjelaskan tingkat kepuasan tersebut menunjukkan gonjang-ganjing politik terkait pencalonan Kapolri dan pelemahan KPK belum menggerus tingkat dukungan publik terhadap kepemimpinan Jokowi.

"Presiden Jokowi mestinya mengambil keputusan terbaik untuk bangsa dan negara secara independen, tanpa harus tersandera oleh kepentingan sempit oligarki partai pendukungnya," pungkas Nico.

Sementara itu, survei ini mengungkap ada 33,3 persen responden yang menilai Jokowi-JK membawa sedikit perubahan bagi Indonesia ketimbang pemerintah sebelumnya.

"Sedang 27,8 persen responden menyatakan ada perubahan. Sementara 3 persen merasakan ada perbaikan, dan sebaliknya 5 persen responden menyatakan terasa ada kemunduran," lanjut Nico.

Survei yang dilakukan di 34 provinsi ini menemukan pula keyakinan masyarakat, pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi lebih baik. Ada 65 persen responden yang menyatakan hal tersebut. Sebanyak 59,2 persen responden memprediksi perlu waktu 1-3 tahun untuk mellihat perubahan.

"Ini merupakan modal politik paling berharga, karena publik memiliki harapan tinggi akan adanya perbaikan di masa depan di bawak pemerintahan Jokowi. Karena itu, political positioning presiden paling tepat adalah mengikuti kehendak rakyat," jelas Nico.


SUMBER