Jakarta - Selain masuk busway harus bayar, pengemudi mobil pribadi jika akan masuk jalan layang juga wajib merogoh kocek lewat sistem electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronik. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sedang mewacanakan hal tersebut.

"Nah sekarang kita lagi mikir, boleh si pengusaha yang bangun mal ini. Dia yang bangun, jalan layang yang keluar dari tol dia yang bangun. Tapi jalan kasih pada kami dan itu kena ERP juga dan itu masuk kantong Pemda," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015).

Ahok mencontohkan jalan layang yang akan terkena sistem tersebut yakni jalan layang Casablanca. Namun Ahok masih akan mengkajinya terlebih dulu.

"Selama ini kan selalu ada tuduhan jalan layang kalau dibuat pintu masuk ke mal itu seolah-olah menolong si pengusaha," tutur mantan Bupati Belitung Timur ini.

Pendapatan dari sistem ERP tersebut, akan dialihkan untuk membeli bus tingkat gratis. Bus tingkat akan disebar di seluruh jalur protokol.

"Nah nanti yang mampu bayar (ERP), ya saudara harus bayar. Supaya (dapat) subsidi ke yang tidak mampu," ucap dia.

Untuk biaya, Ahok mencontohkan, jika Rp 50 ribu jalan lewat jalur busway dan jalan layang masih juga macet, maka mobil pribadi harus bayar Rp 100-200 ribu
"Sama kayak ERP. ERP itu hitungannya gimana? 1 Jam 1.500 mobil misalnya alau lebih dari itu berarti ERP harus dinaikkan harganya. Jadi tentu harus dikasih bus tingkat gratis. Supaya orang yang tidak bisa bayar, dia bisa markirkan kendaraannya dan naik ke bus gratis," ucapnya.

Untuk penerapannya, Ahok hingga kini masih menunggu kedatangan bus. "Kami sedang pesan bus. Kita nggak mau impor. Jadi bus-bus lokal. Jadi butuh waktu. Bus dari Magelang, Malang," kata mantan politisi Gerindra ini.

Ahok mewacanakan soal pengendara mobil pribadi boleh masuk jalur busway asal bayar Kamis (29/1/2015). Dia mengatakan, wacana itu akan dilakukan setelah peninggian separator busway.

"Mungkin wacana ini bisa diterapkan setelah kita tinggikan separator busway. Anda boleh masuk setelah tempelkan e-money di board mobil Anda," ujar Ahok.

http://news.detik.com/read/2015/01/3...ga-harus-bayar

yg mau lewat bayar ya..

tol juga..

Ide Ahok: Tol Dijadikan ERP, Kurangi Macet Dalam Tol

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat mewacanakan mobil pribadi untuk bisa masuk jalur TransJ. Banyak pro dan kontra dari ide tersebut, namun Ahok tetap melontarkan ide-ide yang tak jarang dianggap 'nyeleneh' untuk kurangi kemacetan Jakarta.

"Yang ada kalau mau nyeleneh, tol Jakarta kita mau beli jadi ERP (electronic road pricing) biar duitnya pung, pung, pung, pung, pung, masuk. Nggak usah bayar Direksi, nggak usah bayar pajak. Kalau ada duit gue beli semua tol di Jakarta tol dalam Kota. Pokoknya semua tol ini nggak ada lagi cerita tol. Semua ERP," ucap Ahok di Putri Duyung Resort & Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (31/1/2015).

Dia menyatakan hal tersebut usai menghadiri acara Bank DKI yang dihadiri oleh komisioner OJK. Ditambahkan oleh dia bahwa ERP mempermudah Pemda untuk mengendalikan harga jalur lalu lintas tanpa persetujuan direksi.

"Kalau lagi banyak (tolnya penuh) naikkan harganya. Nggak usah minta Menteri lagi naikin tarif. Naikin sendiri. Ini sama persoalannya kayak ERP. Kenapa saya kesal? Sekarang udah denda sejuta nih kalau masuk jalur busway. Betul nggak? Denda sejutakan? Yang ketangkap. Yang nggak ketangkap berapa ribu yang masuk?" tutur Ahok.

Terbersit dalam benak dia untuk sekalian membuat jalur TransJakarta dapat dilewati jika membayarkan sejumlah uang sehingga penerobos jalur itu tak lagi sembunyi-sembunyi ketika menerobos.

"Nah kalau ditutup pakai pintu, kamu nggak bisa masuk nih. Kalau kamu protes mau masuk, sejuta. Kalau sejuta masih penuh gimana? Masih bikin macet jalur buswaynya? 2 juta Rupiah. Jadi nggak mungkin. 2 juta Rupiah macet, 3 juta Rupiah. Kalau mau masuk, masuk deh Lo. Kalau masih macet, 4 juta Rupiah. Masuk saja jalur itu," sebut pria asal Belitung Timur ini.

Tentu penerimaan non pajak DKI Jakarta akan melesat jauh. Jika ide ini benar-benar terealisasi maka akan dialokasikan untuk transportasi publik.

"Duitnya untuk naik bus tingkat gratis. Jadi semua jalur kita ukur berapa kecepatannya. Sama kayak ERP, 25 ribu Rupiah nih. Kalau ruas itu lebih dari 1500 kendaraan per jam, kita naikan 30 ribu Rupiah. Jadi duit ini tuh buat batasin jumlah mobil. Kita nggak usah berdebat mobil. Sama kayak parkir meter nih, kalau parkirnya kepenuhan, Rp 2.000 sejam kepenuhan, Kita bikin Rp 3.000. Makanya kita mau dorong swasta bangun parkir, boleh," pungkas Ahok.

http://news.detik.com/read/2015/01/3...acet-dalam-tol