AKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan berupaya menjadikan ujian nasional (unas) sebagai sesuatu yang rileks dan tidak mengerikan.

Setelah memutuskan unas tidak lagi menentukan kelulusan pada mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), berikutnya kemendikbud akan mencopot sejumlah hal yang menjadikan unas begitu menyeramkan.

"Kami ingin melakukan desakralisasi unas," kata Mendikbud Anies Baswedan dalam diskusi dengan Jawa Pos di Graha Pena Jakarta kemarin (16/1). "Ini adalah ujian biasa yang harusnya bisa dihadapi siswa dengan rileks," tambahnya.

Posisi unas sebagai penentu kelulusan, menurut Anies adalah hal utama yang membuat unas begitu sakral. Karena itu, siswa, guru, maupun wali murid menghadapinya dengan segenap upaya untuk bisa melaluinya dengan baik.

Bagi siswa, kalau sampai gagal yang berakibat tidak lulus, tentu akan malu dan membuang waktu setahun untuk mengulang. Bagi guru, sekolah, dan dinas pendidikan, tingkat kelulusan akan menentukan prestasi dan karir mereka.

"Karena itu, penilaian prestasi guru pun akan diubah. Tidak semata-mata hasil unas siswa, namun juga UKG (ujian kompetensi guru, Red)," papar Anies.

Hal lain yang tidak kalah penting, lanjut lulusan Universitas Gajah Mada, itu adalah pola pengamanan soal unas. Selama ini, pengerahan polisi yang begitu masif dalam mengamankan distribusi soal unas ikut memberi andil dalam menjadikan unas begitu menyeramkan.

"Nanti tidak ada lagi polisi. Bukan berarti boleh bocor, namun buat apa juga cari bocoran," ucap Anies.

"Saya ingin menjadikan lingkungan pendidikan sebagai zona kejujuran, dan orang akan mau jujur kalau mereka dipercaya akan berbuat jujur," imbuhnya.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Zainal Arifin menambahkan, banyak usulan dari Anies untuk pelaksanaan unas. "Masukan-masukan itu nanti resminya tertuang dalam SOP Unas yang sekarag dalam tahap finalisasi," katanya,

Selain pengurangan pelibatan polisi, Zainal juga menyatakan perguruan tinggi tidak akan dilibatkan lagi dalam pengawasan unas. Hal itu dilakukan dalam tiga tahun terakhir untuk meyakinkan kampus bahwa pelaksanaan unas itu objektif. Sehingga nilainya sah untuk pertimbangan penerimaan mahasiswa baru.

Dalam unas tahun ini, kampus hanya berperan untuk urusan pemindaian lembar jawaban siswa. Pasalnya alat pemindai ini hanya dimiliki oleh kampus. Khususnya kampus negeri yang bertahun-tahun terlibat dalam penyelenggaraan unas.

Meskipun pengawasan unas mulai dikurangi, Zainal menjamin kredibilitas ujiannya. Pengurangan intensitas pengawasan itu diambil setelah nilai unas dipastikan tidak menjadi penentu kelulusan siswa. Kelulusan siswa diserahkan ke guru dan sekolah masing-masing.

Dia jua mengkritisi kegiatan ritual-ritual jelang unas selama ini. Seperti mencuci pensil ujian dengan air kembang, bahkan sampai prosesi bakar kemenyan. Untuk urusan berdoa, Zainal mengatakan boleh-boleh saja asalkan dilakukan dengan tata cara yang benar dan wajar. Tidak perlu sampai berlebihan, seperti berdoa di makam leluhur.

"Setelah unas bukan penentu kelulusan, pengawasan tidak seketat dulu, kalau masih curang berarti masyarakat kita sakit," jelas dia. Dia berharap unas 2015 ini menjadi momentum ujuk kejujuran siswa, guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, hingga kepala daerah.

Zainal mengatakan sebentar lagi SOP Unas 2015 diterbitkan. Dia menuturkan, biasanya POS unas terbit setiap Januati. sedangkan ujiannya berlangsung April.

"Karena sekarang ada perubahan konsep fungsi unas, jadi butuh penyempurnaan SOP yang sejatinya sudahbkita rancang tahun lalu," tuturnya. (ind/wan/sof)BURUK

PTN Enggan Pakai Nilai Unas
JAKARTA - Fungsi nilai ujian nasional (unas) untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN) masih menjadi tanda tanya.

PTN enggan memakai nilai unas jika dalam pelaksanaannya tidak kredibel atau banyak kecurangan. Seleksi nasional masuk PTN (SNM PTN) 2015 rencananya diluncurkan Kamis (15/1).

Ketua SNM PTN 2015 Rochmat Wahab mengatakan, dalam peluncurannya nanti hanya akan dibahas tentang teknis pendaftaran saja. Sedangkan untuk komposisi penilaian kelulusan SNM PTN, para rektor masih menunggu penyelenggaraan Unas 2015.

"Posisi kami wait and see. Jika penyelenggaraan unas tidak sungguh-sungguh, kami tidak akan menggunakan untuk pertimbangan kelulusan SNM PTN," kata pria yang juga rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu kemarin.

Para rektor sudah menyiapkan skenario ketika kelulusan SNM PTN tak lagi mengacu pada nilai unas. Yakni, hanya berbekal nilai rapor dan rekam jejak prestasi akademik lainnya.

Rochmat menuturkan, risiko perubahan nomenklatur di Kabinet Kerja saat ini memang memengaruhi Unas dan SNM PTN. Saat ini, penyelenggaraan Unas ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sedangkan PTN berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek-Dikti).

Guru besar bidang pendidikan itu mengatakan, akhir-akhir ini dia mengikuti perkembangan rencana penyelenggaraan Unas 2015. Termasuk, keputusan Unas tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Sebaliknya, kelulusan siswa ditentukan dari ujian sekolah serta penilaian guru.

Rochmat sejatinya keberatan ketika Unas tidak lagi dipakai sebagai penentu kelulusan siswa.

"Ada kebijakan yang tidak logis," tutur dia. Rochmat membenarkan bahwa Unas membuat peserta ujian stres. Tetapi, menurut dia, itu adalah hal yang positif karena memacu siswa untuk lebih giat belajar.

"Jika siswanya stres, tugas guru untuk menyiapkan para siswa menghadapi Unas. Bukan Unasnya dihapus (sebagai penentu kelulusan, red)," urainya.

Rochmat masih meragukan penilaian yang dilakukan oleh guru atau sekolah. Dia mencontohkan, selama ini nilai rapor siswa rata-rata minimal delapan. "Masak iya pandai semua. Saya rasa kok tidak seperti itu. Ada siswa yang pintar sekali, tetapi sebaliknya juga ada yang tidak bisa sekali."

Menurut Rochmat, penghapusan Unas sebagai penentu kelulusan siswa tidak sejalan dengan Kurikulum 2006 yang selama ini masih diterapkan. Alasannya, evaluasi ketuntasan belajar Kurikulum 2006 selama ini mempertimbangkan hasil Unas.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Zainal Arifin Hasibuan mengatakan, sah-sah saja apabila PTN tidak bersedia menggunakan nilai Unas sebagai pertimbangan penerimaan mahasiswa baru.

"Pokoknya kita sudah siapkan hasil penilaian dari Unas. Dipakai atau tidak, itu hak PTN," ujar ketua lembaga penyelenggara Unas itu.

Zainal menuturkan, meskipun kelulusan siswa mengacu hasil ujian sekolah, pemerintah tetap menyelenggarakan Unas. Sebab, ujian berbiaya sekitar Rp 600 miliar itu dipakai untuk pemetaan kualitas pendidikan nasional. Pemerintah tidak bisa melakukan pemetaan ketika ujiannya tidak berstandar nasional. (wan/sof)hasil SAMPAH

Kebijakan konyol, udah Unas bukan penentu, distribusi soal tidak ketat, plus perguruan tinggi juga tdk dilibatkan dalam pengawasan
Ga usah diuji sekalian biar semua senang
Namanya ujian itu ya stress, karena tau nilanya akan menentukan kelulusan
Si AB ternyata gini doang, kalah sama menteri lulusan SMP
Wajar dah, kualitas panastak baik makin banyak, hanya bisa nya fanatik buta, brainless, hobi nenggak air kobokan