Kepercayaan Rakyat ke Jokowi-JK Masih Tinggi
Idham Khalid -
detikNews


FOKUS BERITA
100 Hari Jokowi
Jakarta - Genap 100 hari Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, pasangan Jokowi-JK dinilai masih mendapat kepercayaan publik dalam kemampuan melaksanakan program prioritas nawacita. Kepercayaan publik mencapai di atas 70 %.

"Harapan publik cukup tinggi terhadap program-program perubahan itu. Pubblik percaya Jokow‎i-JK mampu. Ekspektasi publik masih besar," kata Peneliti Indopolling Network, Wempy Hadir.

Wempy menyampaikan ini saat menggelar jumpa pers survei "Menakar Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi-JK" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015).‎ Hadir juga dalam kesempatan itu Gede Pasek Suardika dan Pengamat Politik Gun Gun Haryanto.

Survei ini dilakukan di 33 provinsi denapa 1.100 responden dengan margin error � 3% dan tingkat kepercayaan 95%. Penarikan sampel dilakukan dengan metode Multistage Random Sampling‎

Menanggapi hasil survei itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Perreira mengatakan, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah masih didominasi oleh pilihan masyarakat ketika pilpres kemarin. Dari peta perjalanan selama 100 hari. Dia mengakui pihakny belum bisa meyakinkan masyarakat di luar pemilih Jokowi-JK.

"Kelihatan masih orang yang dulu milih Pak Prabowo, masih yakin Pak Prabowo yang bisa, Jokowi tak bisa. Ini tantungan buat Jokowi-JK. 100 hari ini, performa Jokowi-JK masih ada dalam suasana kampenya," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintahan Jokow-JK dalam melaksanakan program prioritas nawacita , tertinggi pada menjaga toleransi kehidupan beragama dengan 78,5‎ %, menumbuhkan semangat gotong royong 77,0 %, mewujudkan program Indonesia sehat 74,6 %, program Indonesia pintar 73,7 %, membangun dan menata pasar tradisional 73,0 %, pemerataan pendidikan untuk masyarakat miskin 71,5 %, meningkatkan kesejahteraan desa melalui implementasi UU desa 70,0 % dan mewujudkan program keluarga sejahtera 70,0 %.

‎Tingkat kepercayaan publik yang berada di antara 60 % sampai 69,9 % yaitu, membangun infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara 69,8 %, meningkatkan kesejahteraan guru 69,5%, memperkuat posisi KPK 68,2 % (note: survei digelar sebelum terjadi kisruh Polri vs KPK), membenahi kurikulum pendidikan yang sesuai dengan karakter bangsa 66,0 %, membangun tata kelola pemerintahan yang transparan 64,5 %, melindungi TKI di luar negeri 62,4% mendirikan bank petani 62,1%, memberikan kemudahan ijin dalam usaha 61,3% dan mewujudkan kedaulatan pangan 60,6%.

Sementara tingkat kepercayaan publik di bawah 60% yaitu memberantas pencurian hutan, perikanan dan penambangan liar 59,8%, melaksanakan reformasi birokrasi 58,8%, memberantas mafia peradilan 57,7 %, membangun kawasan timur Indonesia 56,0%, mewujudkan Polri yang profesional 54,5%, mewujudkan kedaulatan energi 52,6%, mewujudkan kedaulatan keuangan 52,1%‎.