Rakyat Indonesia sangat kreatif menciptakan istilah atau apappun ketika mereka dihina dan dilecehkan.

Itu yang terjadi ketika Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijanto menyindir pendukung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai rakyat yang tidak jelas.

Pernyataan Menko Polhukam itu pun menjadi perbincangan hangat di media. Kata kunci "Tedjo" masuk dalam salah satu topik terpopuler di Twitter dan dalam 72 jam terakhir telah dipakai dalam lebih dari 94.000 tweet.

Kebanyakan pengguna mengeritik pernyataan sang menteri pilihan Presiden Joko Widodo tersebut.

Direktur Katadata, Metta Dharmasaputra, melalui @metta_ds mengatakan, "Menteri Tedjo, sebagai rakyat yang gak jelas, saya jelas bayar pajak untuk gaji Anda dan memilih Presiden Jokowi yang mengangkat Anda."

Adapun Budayawan Sujiwo Tejo melalui @sudjiwotedjo menulis, "Gajah di seberang lautan jelas, rakyat di pelupuk mata tak jelas..."

Di Facebook BBC Indonesia, isu ini juga mendapat ratusan komentar dan kebanyakan juga mengeritik pernyataan Menko Polhukam yang dianggap "menyakitkan rakyat."

"Menko Polhukam kok bicara menyakitkan rakyat," kata Fien Keytim.

Sementara Tri Firman Wahyudi mengatakan, "Lembaga satu-satunya yang masih tersisa dan bisa dipercaya hanya KPK setelah MK dirundung korupsi juga, salahkah rakyat membelanya?"

Kurang Etika

Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, menyayangkan komentar Menko Polhukam yang kurang komunikatif. Menurutnya, setiap pejabat negara harus memperhatikan nilai etika.

Pengamat politik, Yunarto Wijaya melalui akun Twitternya mengatakan, "Menkopolhukam, Anda abal-abal, sekian... tertanda: Yunarto Wijaya.’

Kata "Tedjo" masih menjadi salah satu yang terpopuler di Twitter. Di media sosial, kata Tedjo kini punya arti lain, yaitu "tidak jelas".

"(Dia harus) membaca, melihat, mendengarkan apa yang terjadi di sekitar KPK, publik yang datang tanpa diundang. Itu orang-orang yang sangat jelas. Jadi, tidak patut dikeluarkan kosa kata yang membuat rakyat merasa direndahkan dan dilecehkan. Jangan lupa demokrasi kita adalah partisipatoris, dari oleh dan untuk rakyat," katanya.

Kepada para wartawan, Tedjo sempat memberikan klarifikasi soal pernyataannya yang kontroversial itu.

Tedjo mengatakan, sesuai arahan Presiden, diharapkan tidak ada lagi pengerahan massa yang mengatasnamakan rakyat.

"Menjaga jangan sampai para pendukung kedua institusi (KPK dan Polri) ini berbenturan. Kedua institusi ini harus bisa saling menghormati dalam melakukan prosedur hukum terhadap kasus hukum sesuai aturan yang berlaku. Bersikaplah dewasa, dan lakukan cooling down," katanya.

Namun, di media sosial, perbincangan tentang Tedjo masih marak, dan sebagian pengguna menggunakannya untuk membuat lelucon-lelucon soal "rakyat gak jelas" dan "Tedjo". [BBC/L-8]


SUMBER