Ahok tak Setuju Larangan Total Penjualan Miras



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan jika memberlakukan larangan total alkohol atau minuman keras untuk dijual di Ibu Kota, akan lebih berbahaya karena akan muncul pasar gelap.

"Memang ada usulan tidak boleh ada alkohol sama sekali dan kita harus bahas ini lebih dalam lagi serta kita harus lihat sejarah dan data ketika dilarang maka akan terjadilah yang namanya pasar gelap," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/1).

Basuki mengatakan jika sudah ada pasar gelap akan susah untuk melakukan pengawasan dan kontrol bagi pelaku produksi minuman beralkohol tersebut. "Pasar gelap lebih konyol dan kita tidak bisa ngontrol pabrik-pabrik," katanya.

Basuki mengatakan lebih baik dalam penanganan masalah ini hanya memberlakukan pembatasan saja seperti siapa yang berhak membelinya. "Kalo dibatasin hanya umur 21 yang bisa beli ini kita akan tahu siapa yang beli dan secara otomatis akan menurunkan angka kriminalitas seperti itu," ujarnya.

Basuki menegaskan jika peraturan pelarangan minuman beralkohol akan menyebabkan pabrik harus tutup serta untuk memenuhi kebutuhan akan komoditi tersebut harus diimpor dari luar negeri.

"Jika peraturan ini jadi diberlakukan di Indonesia maka semua pabrik harus tutup lalu akan menyebabkan peredaran minuman beralkohol ilegal yang diselundupkan dari luar negeri," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel melarang penjualan minuman beralkohol golongan A dijual di minimarket yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Sumur

Pelarangan di Amerika Serikat



Pelarangan di Amerika Serikat, juga dikenal sebagai The Noble Experiment, adalah masa mulai 1920 hingga 1933 ketika penjualan, pembuatan, dan penyebaran alkohol dilarang secara nasional[1] seperti yang diamanatkan dalam Amandemen Kedelapanbelas Konstitusi Amerika Serikat.

Di bawah tekanan dari gerakan kesederhanaan, Senat Amerika Serikat merumuskan Amandemen Kedelapanbelas pada 18 Desember 1917. Setelah disetujui 36 negara bagian, Amandemen ke-18 diratifikasi pada 16 Januari 1919 dan diberlakukan pada 16 Januari 1920. Sejumlah badan legislatif negara bagian telah memberlakukan pelarangan ini dalam tingkat negara bagian sebelum ratifikasi Amandemen ke-18.

"Undang-Undang Volstead", nama populer untuk Undang-Undang Pelarangan Nasional, disahkan melalui Kongres dengan veto Presiden Woodrow Wilson pada 28 Oktober 1919 dan menetapkan definisi hukum terhadap minuman keras memabukkan disertai hukuman bagi siapapun yang memproduksinya.[2] Meski UU Volstead melarang penjualan alkohol, pemerintah federal hanya bertindak sedikit dalam penegakan hukum. Pada 1925, di New York City saja, terdapat 30.000 hingga 100.000 klub speakeasy.[3]

Sementara Pelarangan berhasil mengurangi jumlah minuman keras yang dikonsumsi, namun malah mengacaukan masyarakat dengan cara lain, mendorong perkembangan aktivitas kriminal bawah tanah yang merajalela, terorganisir dan meluas.[4] Pelarangan semakin tidak populer selama Depresi Besar, terutama di kota-kota besar. Sebagian besar warga Amerika tidak senang setelah pembantaian Hari St. Valentine tahun 1929. Sampai saat itu, mereka merasa bahwa Pelarangan berjalan dengan baik meski mengalami kemunduran.

Pada 22 Maret 1933, Presiden Franklin Roosevelt mengesahkan sebuah amandemen terhadap UU Volstead bernama Undang-Undang Cullen-Harrison yang mengizinkan pembuatan dan penjualan beberapa jenis minuman beralkohol. Pada 5 Desember 1933, ratifikasi Amandemen Keduapuluhsatu menggantikan Amandemen Kedelapanbelas. Tetapi, hukum federal Amerika Serikat masih melarang pembuatan spiritus distilasi tanpa memenuhi beberapa persyaratan lisensi yang membuatnya tidak praktis untuk membuat spiritus untuk digunakan pada minuman pribadi.[5]

Sumur

Sumur Bahasa Inggris Lebih Lengkap