Tim Transisi Juga Bahas Perampingan Kabinet
Sabtu, 9 Agustus 2014 | 13:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim transisi yang dibentuk presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Jusuf Kalla membahas arsitektur kabinet mendatang, termasuk mengenai kemungkinan merampingkan struktur kabinet. Arsitektur kabinet ini ditargetkan selesai pada 15 September mendatang. "Pada dasarnya kami mengkaji seluruhnya, mengkaji dengan adanya menko (menteri koordinator), mengkaji tanpa menko (menteri koordinator), 15 September akan selesai," kata salah satu deputi tim transisi, Andi Widjajanto di Jakarta, Sabtu (9/8/2014).

Andi mengatakan, struktur kabinet Jokowi-Kalla yang dipersiapkan akan terlihat final draf-nya pada 31 September mendatang. Dengan demikian, kata Andi, ada waktu dua pekan untuk melihat struktur kabinet yang dirancang tim transisi sebelum Jokowi-Kalla dilantik. "Kabinet yang sudah jadi, yang sudah mereka tentukan, personil kabinetnya, Pak Jokowi-JK yang akan tentukan setelah setujui struktur kabinet yang didapat," ujarnya.

Menurut dia, tugas utama tim transisi adalah menyiapkan kerangka kelembagaan, di antaranya arsitektur kabinet dan proses reformasi birokrasi atas bawah. "Ada yang datangnya dari istana dan kemudian dari bawah, dari desa pemerintahan daerah," sambungnya. Selain itu, tim menyiapkan kerangka kebijakan strategis yang mengidentifikasi seluruh visi dan misi yang dijanjikan Jokowi-Kalla pada masa kampanye. "Lalu memastikan bahwa program itu betul-betul bisa dilaksanakan di masa pemerintahan 2014-2019," ucapnya.

Tim transisi terdiri dari satu ketua dengan empat orang staf deputi. Tim transisi diketuai oleh Rini M Soemarno, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Rini dibantu empat orang staf deputi, yakni Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Pemenangan II Akbar Faizal, dan Juru Bicara Jokowi-JK Anies Baswedan. Tim juga terdiri dari 16 kelompok kerja yang berada di bawah setiap divisi.
http://nasional.kompas.com/read/2014...pingan.Kabinet





Jika Terpilih Jadi Presiden Jokowi akan Bentuk Kabinet Ramping
Senin, 21 April 2014 10:03 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan mulai merumuskan kabinet yang akan dibentuk calon presiden Joko Widodo bila terpilih pada Pemilu 2014. Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan kabinet gotong royong pada pemerintahan Jokowi akan dirumuskan. "Prinsipnya kabinet kerjasama parpol kecil, ramping," kata Tjahjo dalam keterangannya, Senin (21/4/2014).

Tjahjo mengatakan salah satu mandat Jokowi sebagai calon presiden untuk menegakkan pilar daulat politik Trisakti. Dimana hal itu bisa terbentuk dengan kepemimpinan nasional yang kuat dan didukung program kerja pro rakyat. "Pemimpin yang kuat justru akan memiliki karakter yang kuat setia pada idiologi partai yaitu Pancasila 1 Juni dan berkomitmen menegakkan NKRI serta UUD45 dan Kemajemukan Bangsa dan pemimpin yang kuat akan mampu memegang teguh perintah perjuangan menerapkan Trisakti dalam setiap pengambilan keputusan politik pembangunan nasional," ujarnya.

Selain itu, kata Tjahjo, kepemimpinan yang kuat juga didukung kerjasama politik di parlemen khususnya kebijakan politik anggaran dan politik legeslasi guna mendukung program Pro Rakyat. "Ini yang ditawarkan dalam lobi dengan pimpinan Parpol yang pada prinsipnya dapat dipahami, misalnya Nasdem dengan program restorasinya," kata Tjahjo.

Tjahjo juga menjelaskan pihaknya tidak menginginkan kerjasama antarparpol dimulai dari pembagian kursi kabinet atau posisi tawar wapres. "Misalnya, kabinet kerja harus banyak mendengar aspirasi masyarakat dan harus berkerja keras memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut," tuturnya.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan PDIP dan Jokowi. menghindari istilah membangun koalisi. Menurutnya arah politik PDIP dan Jokowi membangun kerjasama politik pembangunan Indonesia. "Kita harus belajar dan mencermati gelagat perkemb dinamika pada koalisi parpol-parpol besar sepuluh tahun ini yang mayoritas di DPR. Tapi akhirnya tidak mampu mengambil keputusan yang solid dalam setiap proses di DPR - kasihan rakyat yang memilihnya yang akhirnya menunda program pembangunan untuk Rakyat Indonesia," ujarnya.
http://www.tribunnews.com/pemilu-201...abinet-ramping

Jokowi: Menteri Harus Lepas dari Parpol
1 jam 43 menit lalu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan dirinya menginginkan siapapun kader partai politik yang nantinya terpilih sebagai menteri harus menanggalkan atribut partai. "Kalau saya ingin agar yang menjadi menteri itu lepas dari partai politik," ujar Jokowi--sapaan karibnya--usai rapat bersama Tim Transisi Jokowi-JK di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2014).

Gubernur DKI Jakarta ini enggan menyebutkan apa alasannya. Yang terang, imbuhnya, hingga kini rencana setiap menteri tidak berafiliasi dari parpol itu masih dibahas di internal. "Ya, tapi ini kan masih digodok," kata Jokowi.

Jokowi pun tidak menutup peluang anggota tim transisi Jokowi-JK akan masuk ke jajaran kabinet. "Semua mungkin. Tapi sekali lagi jangan ada yang pastikan di kantor transisi itu masuk di kabinet atau Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden). Ini kamar yang beda," kata Jokowi.
https://id.berita.yahoo.com/jokowi-m...084041495.html


Mengintip Kabinet Ramping Impian Jokowi-JK
Kamis, 24/07/2014 13:15 WIB

Jakarta - Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden lalu berjanji akan membentuk kabinet yang ramping. Seperti apa kabinet ramping yang diinginkan Jokowi-JK?

Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella mengatakan, keinginan membentuk kabinet dengan postur ramping ini pernah dibicarakan antara Jokowi-JK dengan partai pengusung. "Kabinet ramping itu maksudnya tidak sekadar untuk memberikan pos-pos pada partai tertentu. Kami ingin kabinet ramping, kabinet kerja bukan bagi-bagi kursi," kata politisi yang akrab disapa Rio itu saat berbincang dengan detikcom, Kamis (24/7/2014).

Menurut Rio kabinet dengan postur ramping bisa saja dibuat oleh pemerintahan Jokowi-JK. Misalnya dengan menggabung dua kementerian menjadi satu kementerian. "Ada beberapa pos kementerian negara, mungkin bisa digabung dari dua menteri menjadi satu menteri," kata dia.

Namun pembentukan kabinet itu tentu akan mengacu pada Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang tentang Kementerian Negara. Jika memang pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa mengurangi atau menambah jumlah kementerian, maka komposisi kabinet tetap seperti saat ini. "Kalau memang tidak bisa ya mungkin tetap 35 menteri," kata Rio.

Sehari setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Rabu (23/7/2014) kemarin Jokowi mulai berbicara mengenai gambaran kabinetnya. Mantan Wali Kota Surakarta itu menyebut kabinetnya akan diisi tokoh profesional. "Yang banyak (profesional)," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Jokowi enggan mengungkap persentase kabinet dari kalangan profesional dan dari kalangan parpol koalisi. Saat ini pembahasan masih dilakukan. "Kita baru lihat persoalan-persoalan, kemudian kita baru akan menyelesaikan persoalan itu dengan menempatkan orang-orang. Artinya, kita berkonsentrasi kepada perencanaan yang mendetail, ini masih ada waktu dua setengah bulan ini," tegas Jokowi yang telah kembali menjadi gubernur DKI Jakarta setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih ini.
http://news.detik.com/pemilu2014/rea...pian-jokowi-jk

-------------------------

Jabatan Menterinya dikurangi saja, dan Wamen juga emamng sebaiknya dihapus saja. Sebagai gantinya, jabatan Dirjen di kemeneterian itu saja yang ditambah, dengan syarat pokok, jabatan Dirjen, Sekjen dan irjen di kementerian itu tidak boleh di isi selain oleh para birokrat-professional. jangan sekali-kali digantikan oleh orang partai/politisii