http://news.okezone.com/read/2015/01...pembubaran-kpk

JAKARTA - Kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuat gerah berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Bahkan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), memiliki tuntutan tersendiri terkait masalah ini.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Pengurus Pusat KAMMI, Romidi Karnawan, menegaskan mendukung pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil, bukan demi kepentingan politik. Sementara kata dia, yang terjadi di tubuh KPK justru cenderung sebaliknya.

Menurut Romi, KPK sangat rentan dijadikan alat politik asing dalam mengontrol perekonomian Tanah Air dan operasi intelijen politik. Apalagi, status pendirian KPK juga hanya sebagai lembaga sementara (ad hoc) sehingga secara peraturan perundang-undangan semestinya KPK sudah bubar.

Kiprah KPK juga lebih banyak fokus pada pelaku korupsi pribumi. Sedangkan pelanggar kelas kakap dari kelompok ekonomi tertentu yang jauh lebih besar tidak tersentuh.

"Bubarkan saja KPK, tangkap BG dan jenderal rekening gendut lainnya, serta selamatkan Presiden Pinokio!" kata Romidi, dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Senin (26/1/2015).

Kepercayaan publik terhadap KPK juga rentan renggang jika berbagai tuduhan perselingkuhan politis pimpinan lembaga ini terbukti benar. Romi mengambil contoh, dugaan Ketua KPK Abraham Samad yang berkomplot dengan PDIP. Dia menegaskan, sebagai lembaga penegak hukum, KPK seharusnya tidak menjadikan kewenangannya sebagai alat politik untuk memukul pihak yang berlawanan.

"Jangan dicampurkan antara proses penegakan hukum dengan tendensi politik kekuasaan," tegasnya.

Pihaknya juga meminta proses hukum terhadap BG terus dilanjutkan meski sudah ditetapkan sebagai calon tunggal Kapolri.

"Kami harap pihak berwenang segera tangkap BG dan jenderal rekening gendut lainnya," ujar Romi.

Selain itu, dia juga mengajak masyarakat untuk tetap memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah kekacauan politik Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi diharapkan dapat lebih berpikir jernih dan merdeka dalam mengambil setiap kebijakan.

"Presiden yang harus diselamatkan agar ke depan lebih berhati-hati dalam memilih dan menentukan kebijakan," pungkasnya.

=================================================================================

nah lho. apa-apaan ini? ormas satu ini kok malah ingin membubarkan KPK?