Dukungan rakyat yang begitu kuat untuk menyelamatkan KPK dan Polri didengar Presiden Joko Widodo. Sang Presiden pun memulai misi besar menyelamatkan KPK dan institusi Polri dari oknum-oknum nakal.

Pada Minggu (25/1/2015) Jokowi menggelar pertemuan dengan tujuh tokoh senior -- Syafi'i Ma'arif berhalangan hadir -- untuk menuntaskan persoalan yang disebut sebagai cicak vs buaya Jilid III. Tujuh tokoh tersebut selanjutnya dikenal sebagai tim independen yang akan memberikan masukan kepada Presiden dalam menuntaskan polemik KPK vs oknum Polri.

Tujuh tokoh yang dilibatkan adalah mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, pengamat kepolisian dan akademisi Bambang Widodo Umar, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan Tim-8 kasus cicak vs buaya Hikmahanto Juwana. Selain itu ada mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Syafi'i Ma'arif yang juga diundang dalam acara itu berhalangan hadir karena berada di Yogyakarta.

Tim independen ini bertugas membantu Jokowi mengurai benang kusut di balik hubungan panas KPK vs oknum Polri. "Dan terpenting, berusaha untuk memberi dukungan, memperkuat dan memastikan baik KPK atau Polri mendapat dukungan dari kita semua," kata mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie yang ditunjuk sebagai koordinator tim, di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Minggu (25/1/2015) malam.

Usai pertemuan dengan tujuh tokoh tersebut, Jokowi menyampaikan sikap tegasnya menyoal persoalan KPK-Polri. Sikap Jokowi lebih tegas mengingatkan KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan dan tidak boleh ada kriminalisasi. Berikut pernyataan lengkap Presiden Joko Widodo:

Pertama bahwa kita sepakat, institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum, termasuk institusi penegak hukum yang lain seperti Kejaksaan dan Mahkamah Agung.

Oleh sebab itu jangan ada kriminalisasi. Saya ulang, jangan ada kriminalisasi. Dan proses hukum yang terjadi pada personel KPK maupun Polri, harus dibuat terang benderang, harus dibuat transparan, proses hukumnya harus dibuat transparan. Dan agar proses hukum dapat berjalan dengan baik, jangan ada intervensi dari siapapun, tapi saya akan tetap mengawasi kemudian mengawal

KPK dan Polri harus bahu membahu bekerjasama memberantas korupsi. Biarkan KPK bekerja, biarkan Polri bekerja, dan semuanya tidak boleh merasa sok di atas hukum. Keduanya harus membuktikan bahwa mereka telah bertindak benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sekali lagi, proses hukum harus transparan, harus terang benderang, dan jangan sampai ada kriminalisasi.

Namun demikian seluruh rakyat Indonesia menanti sikap nyata Presiden Jokowi dalam menyelamatkan KPK yang dalam kondisi kritis. Semakin banyak pihak juga yang mendorong Presiden Jokowi mengambil langkah yang tegas tanpa takut kepada ketum parpol KIH termasuk Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum NasDem Surya Paloh.


SUMBER