Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei terbaru pada Ahad (25/1), yang menyatakan bahwa publik lebih menginginkan Jokowi untuk memimpin PDIP ketimbang masih dikendalikan Megawati Soekarnoputri.
Responden yang menyatakan Jokowi lebih layak memimpin PDIP sebesar 36,8 persen. Sementara itu, yang masih mengganggap Megawati layak jadi nakhoda 'banteng' hanya 23,9 persen. Jika skenario berdasarkan survei LSI terwujud, banteng tengah melangkah ke arah partai modern.

Direktur Riset LSI Hendro Prasetyo menyatakan, survei dilakukan pada 10-18 Januari 2015 dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi. Margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen. Hasil sigi lainnya mencatatkan nama lain yang dianggap layak memimpin PDIP, yaitu Puan Maharani (6,1 persen), Ganjar Pranowo (5,6 persen), Pramono Anung (2,6 persen), Maruarar Sirait (1,5 persen), Tjahjo Kumolo (1,2 persen), lainnya (0,3 persen), dan tidak menjawab (21,9 persen).

"Menurut publik, Megawati sebaiknya tidak lagi mencalonkan diri sebagai ketua umum PDIP. Yang tak ingin Mega maju lagi ada 51 persen. Sementara yang mendukung maju hanya 37 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab 12 persen. Ini menarik sekali," kata Hendro.
Menanggapi temuan itu, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar menyatakan, secara objektif, hasil survei tersebut telah menunjukkan keinginan publik yang menginginkan regenerasi dalam kepemimpinan di PDIP.

"Tapi, persoalannya di internal PDIP apakah hal ini bisa diterima? Saya tidak begitu yakin. Jokowi boleh presiden dan diusung oleh PDIP, namun soal caketum PDIP bukanlah hal mudah menggeser ketokohan Megawati dari kursi ketua umum. Itu pertama," kata Idil.

Yang kedua, kata dia, apakah Jokowi sendiri memiliki rasa percaya diri yang tinggi berhadapan dengan Megawati dalam penyalonan ketum PDIP. Itu pun jadi pertanyaan, sebab, ini didasari budaya ewuh pakewuh yang masih melekat kuat dalam kepemimpinan di PDIP.
Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, yang bisa dibaca dari survei LSI, masyarakat memang menginginkan perubahan di tubuh PDIP. Sebab, PDIP hingga saat ini memang masih dicitrakan sebagai partai dinasti Soekarno.

"Apakah Jokowi secara kharisma bisa menandingi Megawati? Di internal PDIP saya rasa belum, Megawati masih di atas Jokowi. Karena itu, Jokowi akan sulit bergerak bila cap petugas partai belum dilepas," katanya.


SUMBER

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar menilai, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketum PDI Perjuangan (PDI-P) menggantikan Megawati Soekarnoputri maka PDI-P bakal menjadi partai modern.

"Karena hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut mayoritas publik menghendaki adanya regenerasi di PDI-P. Kalau Jokowi misalnya memimpin PDI-P itu berarti PDI-P mulai beranjak menjadi partai yang modern. Mestinya memang sudah saatnya PDI-P tidak terus tergantung pada satu figur," kata Idil, di Jakarta, Minggu (25/1).

Kendati demikian, Idil berpandangan hal tersebut sulit terwujud. Sebab, menggeser ketokohan Megawati dari partai banteng bukan perkara mudah.

"Tapi persoalannya di internal PDIP apakah hal ini bisa diterima? Saya tidak begitu yakin. Jokowi boleh Presiden dan diusung oleh PDI-P, namun soal caketum PDIP bukanlah hal mudah menggeser ketokohan Megawati dari kursi ketua umum. Itu pertama," katanya.

Selain itu, dirinya berpandangan, Jokowi tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi jika berhadapan dengan Megawati dalam pencalonan Ketum PDI-P.

"Sebab ini didasari budaya ’ewuh pakewuh’ yang masih melekat kuat dalam kepemimpinan di PDI-P terutama sekali ketika berhadapan dengan sang ketum sendiri. Lagipula, dukungan politik dari DPD-DPD PDI-P terhadap pencalonan Jokowi belum cukup kuat atau masih samar-samar," ujarnya.

Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Hendro Prasetyo memaparkan, berdasarkan hasil survei mayoritas publik tidak menginginkan Megawati maju lagi sebagai Ketum PDI-P. Responden yang menyatakan Jokowi lebih layak pimpin PDI-P sebesar 36,8 % sedangkan yang mendukung Megawati hanya 23,9 %.

"Menurut publik, Megawati sebaiknya tidak lagi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PDIP. Yang tak ingin Mega maju lagi ada 51%. Sementara yang mendukung maju hanya 37% dan tidak tahu atau tidak menjawab 12%, ini menarik sekali," kata Hendro Prasetyo.

Hendro menyebut, data tersebut didapat dari survei yang dilakukan pada 10-18 Januari 2015 dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi. Margin of error kurang lebih 2,9%.

Adapun nama-nama lain yang dianggap laya pimpin PDI-P yang persentase dukungan publiknya masih lemah adalah Puan Maharani (6,1%), Ganjar Pranowo (5,6%), Pramono Anung (2,6%), Maruarar Sirait (1,5%), Tjahjo Kumolo (1,2%), lainnya (0,3%) dan tidak jawab (21,9%).


SUMBER