Eks Kepala Staf TNI AU Setuju Pemilihan Kapolri dan Panglima TNI Tak Lewat DPR

Jakarta - Eks Kepala TNI Staf TNI AU Marsekal (Purn) Chappy Hakim memberi sinyal persetujuan soal tak perlunya keterlibatan DPR dalam pemilihan Kapolri dan Panglima TNI. Hal itu dilakukan salah satunya untuk mencegah tragedi, salah satunya cicak buaya.

"Polri/TNI harus steril dari politik, itu sebabnya Kapolri/Pang TNI jangan dibawa-bawa fit proper test DPR, ini berkontribusi terhadap Cicak Vs Buaya," tulis Chappy dalam akun twitternya @chappyhakim, Senin (26/1/2015).

"Sudah jelas TNI/Polri tidak ikut pemilu, jadi mereka tidak pernah memilih wakil rakyat dan Presiden (Kapolri/Pang TNI kenapa harus ke DPR?)" tambah @chappyhakim.

"PangTNI/Kapolri fit n proper Test di DPR berkontribusi besar terhadap terjadinya pertandingan Cicak vs Buaya," terang Chappy.

Siang ini, 3 ahli hukum Guru Besar Hukum UGM Prof Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Universitas Andalas Prof Saldi Isra, dan Dosen FH UGM Zainal Arifin Muchtar mendaftarkan gugatan ke MK terkait UU Polri dan TNI.

Mereka beranggapan dalam sistem presidensial, hak prerogatif presiden untuk memilih Kapolri dan Panglima TNI tanpa perlu persetujuan DPR. Seperti halnya saat memilih Jaksa Agung.

http://news.detik.com/read/2015/01/2...dpr?n991101605

berarti penunjukan panglima TNI/polri sama seperti menteri hak prerogratip presdien ya...