Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyampaikan dalam rapat badan anggaran DPR-RI, Rabu (21/1/2015), selama lima tahun ke depan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebisa mungkin tidak digunakan untuk pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa.

"Uangnya, rencananya, untuk pembangunan rel kereta api di Sumatera, ini double track, trans-Kalimantan, trans-Sulawesi, dan rel KA di Papua-Papua Barat," kata Jonan.

Jonan menekankan, pengadaan lahan harus beres untuk merealisasikan rencana tersebut. Khusus untuk rencana pembangunan jalur KA di Kalimantan, dia bilang bahwa pemerintah hanya akan membangun di lokasi-lokasi yang tidak dekat dengan wilayah kerja pertambangan.

"Trans-Sulawesi, yang sekarang ini rencananya menghubungkan Makassar-Parepare, kami mengusulkan Makassar-Manado. Sementara itu, yang Papua-Papua Barat akan menghubungkan Sorong-Manokwari," ucap Jonan lagi.

Jonan dalam rapat tersebut menegaskan, jangan ada kereta cepat walaupun proyek tersebut dibiayai dari pinjaman luar negeri. "Kan pinjaman juga harus dibayar dengan APBN. Jadi, lebih baik untuk pembangunan kereta di daerah. Banyak orang di daerah itu tidak pernah naik KA. Lha wong mereka lihat saja belum pernah," kata Jonan.