Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini, Rabu (29/10), akan melakukan blusukan pertamanya. Dia memilih lokasi bencana letusan Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai tujuan kunjungannya.

Di sana, Jokowi diagendakan memberi sejumlah bantuan berupa tabungan dalam bentuk SIM Card atau Kartu SIM dalam jumlah yang belum diketahui. SIM Card tersebut layaknya kartu yang biasa digunakan untuk telepon seluler. Nomor telepon SIM Card tersebut akan menjadi nomor rekening.

Namun sejumlah pihak menduga dipilihnya Sinabung sebagai tujuan blusukan Jokowi pertama tak lepas dari aspek politik. Khususnya terkait tidak adanya menteri berdarah Batak dalam Kabinet Kerja yang disusun Presiden Jokowi.

Pekan lalu, sebelum susunan Kabinet Kerja diumumkan, jumlah calon menteri berdarah Batak ini menjadi perbincangan sebagian masyarakat Sumatera Utara.

"Kira-kira berapa menteri halak kita (orang kita) nanti ya?" kata Dahlan di Desa Silaen, Kabupaten Toba Samosir kepada merdeka.com. Dia menyebut Luhut Panjaitan, yang berasal dari Batak Toba, sebagai salah satu calon menteri yang pantas mewakili Suku Batak.

Pertanyaan itu tidak berlebihan mengingat kontribusi suara warga Batak untuk kemenangan Jokowi-JK di Pilpres 2014. Di Sumut, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, Jokowi-JK mendapatkan 3.494.835 suara (55,24 persen) mengalahkan Prabowo-Hatta mendapatkan 2,831,514 suara (44,75 persen).

Dominasi suara Jokowi-JK berasal dari 20 kabupaten/kota yakni Asahan, Batubara, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Pematangsiantar, dan Sibolga.

Bahkan, di Tano Batak - wilayah yang dihuni oleh mayoritas sub etnis Batak Toba - Jokowi-JK menang mutlak di atas 90 persen. Tano Batak meliputi empat kabupaten hasil pemekaran Tapanuli Utara yakni Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir dan Humbang Hasundutan. Khusus di Samosir, Jokowi-JK menang telak lebih dari 94 persen suara.

Tidak adanya menteri berdarah Batak dalam Kabinet Kerja memang mengubah tradisi yang ada selama ini. Pasca-reformasi 1998, orang Batak juga selalu hadir di setiap kabinet. Di Kabinet Persatuan Nasional (1999-2001) yang disusun Presiden KH Abdurrahman Wahid, terdapat nama Luhut Binsar Panjaitan (Menperindag), Bomer Pasaribu (Menaker), Mahadi Sinambela (Menpora) dan Marsillam Simanjuntak (Jaksa Agung/jabatan setingkat menteri).

Pada Kabinet Gotong Royong (2001-2004) yang dibentuk Presiden Megawati Soekarnoptri, terdapat Bungaran Saragih sebagai Menteri Pertanian. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga memasukkan putra Batak dalam Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009) yakni MS Kaban (Menhut), dan Sudi Silalahi (Mensesneg) serta Tifatul Sembering (Menkominfo) dalam Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014).

Menanggapi hal itu, mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto menegaskan, Kabinet Kerja besutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan didasari keterwakilan suku yang ada di Indonesia. Pernyataan itu menjawab aksi protes para relawan Jokowi-JK atas ketiadaan sosok menteri berlatar belakang Suku Batak dalam jajaran Kabinet Kerja 2014-2019.

"Aspek menteri itu bukan dari aspek suku, agama. Tapi menteri, dia akan jadi menterinya Republik Indonesia. Jadi bukan perwakilan (suku). Kalau perwakilan, harus 200 menteri," ucap Hasto di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (28/10).

Hasto mengungkapkan, sebelumnya memang ada satu nama berlatar belakang Suku Batak yang diusulkan masuk dalam jajaran menteri kabinet. Namun sosok yang dituju berhalangan untuk menemui Presiden Jokowi.

"Sebenarnya saat itu ada, yang disampaikan kepada Bapak Mahendra Siregar. Saat itu Pak Mahendra untuk ditugaskan menjadi Menteri Perdagangan. Tapi yang bersangkutan sedang ke Amerika, sehingga kesempatan yang diberikan ke Pak Mahendra Siregar akhirnya beliau tidak bisa menjalankan tugas itu," tutur Hasto.

Sumber

Bah ..Opung awak baklan ketemu Presiden

jgn lupa pak dhe makan saksang + Tuak