Jakarta - Saat kampanye pada pilpres 2014 silam, Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta banyak mengumbar janji kepada konstituennya. Kampanye pasangan Jokowi-JK yang menghabiskan dana Rp44,9 Miliar ini salah satunya memberikan janji terkait pemberantasan korupsi.

Berikut janji-janji yang berhasil dihimpun detikcom beserta realisasinya ;

1. Janji: Jokowi berjanji akan ada perubahan di KPK. Seperti, menambah jumlah penyidik di lembaga anti korupsi itu.

"Kita ingin memperkuat KPK, baik tambahan penyidik, juga tambahan regulasi yang ada," ujar Jokowi di jalan Subang Nomor 3A, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/6/2014).

Realisasi: Namun hingga menjelang 100 hari pemerintahan pada 28 Januari 2015, janji Jokowi untuk melakukan penambahan penyidik dan tambahan regulasi belum juga terealisasikan. KPK saat ini hanya memiliki 75 penyidik.


2. Janji: Jokowi juga berjanji akan membuat perpres mengenai pemberantasan korupsi. Hal itu ia ungkapkan saat kampanye di di Hotel Holiday Inn, Bandung, Jawa Barat.

“Kita akan terbitkan perpres pemberantasan korupsi setelah terpilih,” kata Jokowi yang didampingi JK, di Hotel Holiday Inn, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014).

Realisasi: Belum ada tanda-tanda perpres itu akan diterbitkan. Yang terjadi adalah kasus penetapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka oleh Polri.


3. Janji: Saat Jokowi berkunjung ke salah satu kantor media, ia berjanji bahwa dirinya tak akan berada di bawah bayang-bayang dari sang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Sebagai senior, saya sangat menghormati Ibu Megawati, tetapi dalam pemerintahan tentu harus melalui kalkulasi yang baik dan tepat, semua hanya untuk kepentingan negara.” ujar Jokowi pada Selasa (22/7/2014).

Realisasi: Banyak pengamat menilai bahwa bayang-bayang sang Ketua Umum PDI Perjuangan belum dapat dipisahkan dari Presiden Jokowi, termasuk bersikerasnya Presiden Jokowi dalam mencalonkan Komjen Budi Gunawan yang notabene mantan Ajudan Presiden kelima walau KPK memberikan kartu merah terhadap sang calon tunggal Kapolri tersebut.

"Jokowi harus bebas dari Mega, Jokowi adalah Presiden RI bukan petugas partai," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada detikcom, Rabu (21/1/2015).

Sejumlah sumber detikcom di PDIP menuturkan saat ini Mega seperti tak rela membiarkan Jokowi mengambil keputusan sendiri. Dalam beberapa pengambilan keputusan penting, Mega bahkan menggelar rapat di kediamannya di Teuku Umar. Sejumlah keputusan penting seperti Wantimpres, bahkan soal kelanjutan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri juga melewati Teuku Umar.

Hal ini membuat Presiden Jokowi menghadapi situasi dilematis. PDIP yang mestinya partai pendukung pemerintahan bahkan mengambil sikap berbeda terkait nasib Komjen Budi Gunawan. Misal setelah Jokowi menunda pelantikan tersangka rekening gendut tersebut, sejumlah elite PDIP yang mengaku mendapat titah dari Ketum Megawati bersuara lantang mendesak pelantikan Komjen Budi disegerakan.

Di pemerintahan, Jokowi memang mengakomodir sejumlah menteri PDIP yang semuanya melalui persetujuan Megawati. Ada Tjahjo Kumolo, Puan Maharani, Yasonna Laoly, ketiganya adalah orang dekat Ketum Megawati. Nama Maruarar Sirait yang sempat masuk calon menteri pun kemudian dicoret karena tak mengantongi restu sang ketua umum.

Tak hanya sebatas itu dominasi Mega. Posisi Wantimpres yang berisi Subagyo HS, Sidarto Danusubroto, Sri Adiningsih, Yusuf Kartanegara, Hasyim Muzadi, Suharso Monoarfa, Rusdi Kirana, Jan Darmadi, dan Abdul Malik Fadjar, pun tak lepas dari rapat penting di Jl Teuku Umar.