Jakarta (17/1) – Terbukti yang mengganggu Presiden Joko Widodo bukanlah Prabowo Subianto rivalnya dalam pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Hingga dalam 100 hari pemerintahan Jokowi ternyata yang mengganggu “kebebasan”-nya sebagai presiden adalah di internal dirinya, koalisi parpol-parpol dan belakangan beberapa pengamat jelas menyebut faktor Megawati.

Bahkan, Ekonom Senior Rizal Ramli yang mengaku kenal dengan keluarga Alm Taufik Kiemas itu, jelas menyebut Megawati yang menghambat Jokowi bebas bertindak sebagai presiden. “Mbak Mega, wis lah jangan kebablasan,” ujar Rizal dalam twit-nya.

Sedangkan Direktur Populi Center, Nico Harjanto mengatakan, dalam kasus pencalonan Komjen Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikepung empat penjuru yaitu DPR, KPK, Mabes Polri dan Teuku Umar (kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri). "Dulu zaman Bung Karno ada Jasmerah yaitu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sekarang Jasmerah adalah jangan sampai Mega marah," ungkap Nico Harjanto, dalam diskusi Kali ini tidak 86 di Jakarta Sabtu, (17/1).

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik, Tjipta Lesmana mengatakan, mengangkat Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri yang sudah menjadi tersangka KPK, jelas itu melanggar janji atau komitmen Jokowi waktu kampanye dulu. Presiden jelas berada di bawah bayang-bayang Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, dan parpol mitra koalisinya. "Ya, orang yang power full. Apalagi kalau yang calonkan itu Ibu Mega, ya kelabakan Jokowi," tutur Tjipta dalam diskusi Polemik Sindo Radio bertajuk Jokowi, Kok Gitu?di Jakarta, Sabtu (17/1).

Lebih lanjut Nico mengatakan, yang mengganggu Jokowi adalah kekuatan tadi. Sehingga Jokowi terjepit di antara empat kekuatan besar yang membuatnya pusing sekali. Kepentingan subjektif partainya sendiri (PDIP) dalam bentuk kepentingan Mega, membuat Jokowi terjepit karena "terpaksa" mencalonkan orang yang bermasalah. "Saya kira sudah jelas, kepentingan subjektif partai ini sangat menyulitkan presiden. Kekuatan partai pendukung presiden memiliki pengaruh atau daya tawar sangat tinggi, dan tak bisa kita nafikan sehingga pergantian ini sekarang sangat anomali," tambah Nico.

Tjipta Lesmana pun mengatakan lebih lanjut, hal ini tak lepas dari sejarah pencalonan Jokowi sebagai presiden. Jokowi bisa menjadi Presiden karena jasa PDIP, jasa Megawati. Bila dirujuk sebelum pencalonannya sebagai Presiden, kata Tjipta, sebagian internal PDIP menolak, terlebih Puan Maharani. Kemudian, kelompok TB Hasanuddin yang terdiri dari lima orang meminta Jokowi dicalonkan sebagai Presiden. "Sehingga pelan-pelan membujuk Megawati hingga akhirnya dicalonkan. Ini pelajaran bagi Jokowi, harusnya Jokowi berani keluar dari kungkungan, you are real President bukan petugas partai," tegasnya.

Rizal Ramli menilai perkembangan negara belakangan ini bisa diselesaikan bila Joko Widodo bertindak bagaimana selayaknya Presiden. Dan, Megawati SP mantan Presiden yang sekarang Ketua Umum PDIP menahan diri, jangan kebablasan.

“Mas Jokowi, You are the President, act like one! Tugas presiden adalah menegakkan undang-undang, tegakkan hukum, termasuk anti korupsi. Saya dekat dengan Bang TK (Almarhum Taufik Kiemas mendiang suami Megawati, red) dan Mbak Mega. Saya sayang Mbak Mega, perlu saya ingatkan: 'wis lah' (sudahlah), jangan dipaksakan, jangan kebablasan,” twit Rizal Ramli.

Sumur

'wis lah' .. jangan dipaksakan, jangan kebablasan,.. Jasmerah jangan sampai Mega marah... setuju..